Hapus Stereotip Konco Wingking

20

NGAWI – Harus diakui, peran perempuan di era sekarang semakin terlihat. Tidak terkecuali dalam dunia politik dan pemerintahan Ngawi. Banyak perempuan setempat yang duduk di kursi parlemen maupun birokrasi. ‘’Ini yang perlu terus didorong. Bagaimana memunculkan, memberikan ruang, dan motivasi kepada para perempuan melalui dunianya masing-masing,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Antok -sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko- menjelaskan, upaya mendorong kaum perempuan ikut berperan dalam dunia politik diatur dalam regulasi tersendiri. Misalnya, adanya syarat keterwakilan kaum perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif (caleg)  masing-masing partai politik peserta pemilu. ‘’Selama ini untuk komposisi kursi di DPRD Ngawi hampir 25 persennya diisi oleh kaum perempuan,’’ sebutnya.

Begitu juga di pemerintahan, banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan strategis. Mulai camat, kepala bidang (kabid), hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas maupun kapabilitas mengemban jabatan strategis seperti halnya kaum laki-laki. ‘’Jika ini terus didorong dengan konsisten dan  penuh totalitas, ke depan pasti hasilnya semakin baik,’’ yakinnya.

Antok mengatakan, keterlibatan perempuan di politik, pemerintahan, maupun bidang lainnya sekaligus menghapus stereotip di masyarakat. Yakni, anggapan sebagai konco wingking dan hanya mengurusi rumah tangga. ‘’Sudah saatnya mereka (kaum perempuan, Red) didorong untuk bisa berkarir dalam bidang politik, pemerintahan, maupun wirausaha,’’ paparnya.

Di parlemen, lanjut Antok, peran legislator perempuan juga semakin kentara. Ada yang menempati pos sebagai ketua fraksi maupun pimpinan di alat kelengkapan (alkap) DPRD. Meski begitu, dia menilai hal tersebut masih perlu didorong lagi agar kelak ada porsi khusus bagi legislator perempuan, terutama mengenai kedudukannya dalam alkap DPRD. ‘’Misalnya, dari empat ketua komisi disepakati satu harus diisi anggota dewan perempuan,’’ ujarnya.

Untuk mewujudkannya perlu ada dukungan dan kesamaan frame berpikir semua partai politik maupun anggota dewan. Semua harus kompak memberikan kesempatan kepada petugas partainya untuk menduduki jabatan pimpinan pada alkap DPRD. ‘’Sehingga kesannya legislator perempuan tidak sekadar menjadi pelengkap. Apalagi, mereka sudah terbukti mampu mempersembahkan prestasi pada partainya dengan mendulang suara ketika bertarung dalam kontestasi pemilu,’’ ungkapnya. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here