Hanya Dipugar, Kantor Setda Lama Habiskan Rp 1,4 Miliar

145

MEJAYAN – Di tengah macetnya pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Pemkab Madiun memperbaiki rumah lamanya. Kantor sekretariat daerah lama di lingkungan Pendapa Muda Graha bakal direnovasi. Gedung itu diproyeksikan sebagai kantor pusat pelayanan administrasi masyarakat. ‘’Semacam mal pelayanan publik,’’ kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Edi Bintardjo.

Bangunan dengan belasan ruangan itu tidak akan direnovasi total. Pemkab hanya memugar sedikit agar kondisinya lebih representatif. Tempat itu nantinya diperuntukkan warga yang ingin mengurus dua administrasi perizinan. Berkaitan urusan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil). ‘’Ada banyak warga yang berkumpul. Jadi, harus aman dan nyaman,’’ ujarnya.

Edi Bin –sapaan Edi Bintardjo– mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk rehabilitasi sekitar Rp 1,4 miliar. Terkait perencanaan berada di tangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) sebagai leading sector. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinakhodai Arnowo Widjaja itu yang akan mengonsep sebuah bangunan diisi dua kantor dinas dan menampung banyak orang. ‘’Yang jelas lobinya harus luas, toilet bagus, dan ada tempat bermain anak,’’ bebernya kepada Radar Mejayan.

Edi Bin menegaskan, pendirian mal pelayanan publik di kantor sekretariat lama karena memanfaatkan aset yang sudah ada. Selain karena keterbatasan anggaran, tidak bisa membuat bangunan tersendiri di wilayah berdekatan Puspem Caruban. Dengan konsep tersebut, DPMPTSP dan dispendukcapil dalam waktu dekat bukan bagian dari OPD yang bakal diboyong ke Kecamatan Mejayan. ‘’Harapannya kelak bisa membuat mal pelayanan yang bisa menampung berbagai urusan perizinan. Misalnya, kantor samsat dan imigrasi,’’ paparnya.

Diketahui, kantor sekretariat lama diresmikan 40 tahun silam. Sempat direnovasi 2006 oleh Djunaedi Mahendra, bupati kala itu. Kantor dengan dua lantai tersebut memiliki belasan ruang. Pasca pemindahan ibu kota, kantor itu dihuni dinas ketahanan pangan (DKP) serta dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM). Tahun lalu, untuk OPD yang disebutkan terakhir sudah pindah ke kantor baru di lingkungan puspem.

Niatan awal, dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) yang di Jalan DI Panjaitan akan dipindah ke sana. Namun, belakangan pemkab mengubah kembali rencana tersebut. Disperkim bakal menempati gedung kantor dinas I hasil pembangunan tahun lalu.

Kabid Tata Ruang dan Bangunan DPUPR Kabupaten Madiun Gunawi menambahkan, konsep renovasi tidak mengubah struktur bangunan. Rencananya lantai bawah dibuat khusus ruang tunggu. Ditempati warga yang antre memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dan izin usaha. Demi merealisasikannya, tembok-tembok ruang lama dibongkar dijadikan terbuka luas. Lantai juga akan diperindah dengan keramik. Sedangkan yang lantai atas sebagai back office DPMPTSP dan dispendukcapil. ‘’Gambaran perencanaan sudah ada. Nanti akan ditata dan dibagi ruangannya,’’ tuturnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here