Hanya Berselisih 5.299 Suara dengan PKB, Takhta Klitik Milik PDIP

71

MADIUN – PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya merebut takhta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pemilik kursi ketua DPRD Kabupaten Madiun periode 2019–2024. Meski sama-sama memperoleh sembilan kursi, namun partai berlambang banteng moncong putih itu unggul kumulatif perolehan dukungan dari hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Keduanya berselisih 5.299 suara dari total enam daerah pemilihan (dapil). PDIP meraup 80.301 suara sedangkan PKB 75.002 (selengkapnya lihat grafis, Red).

Peluang caleg PDIP menempati kursi yang saat ini diduduki Suwandi politikus PKB mengacu Undang-Undang (UU) 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Regulasi itu menjabarkan tatkala terdapat dua partai memperoleh kursi sama banyak. Penentuan yang dipakai adalah total perolehan suara partai terbanyak. Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun Hadi Sutikno enggan mengomentari ihwal peluang PDIP. ’’Terkait partainya, kami menunggu hasil penetapan caleg (calon legislatif, Red),’’ katanya kemarin (7/5).

Penentuan unsur pimpinan dewan di gedung Klitik –sebutan DPRD Kabupaten Madiun- berdasarkan usulan dari partai politik pemenang hasil penetapan komisi pemilihan umum (KPU). Dalam kasus ada partai yang mengoleksi kursi sama banyak, dia membenarkan bila yang dipakai adalah perolehan suara terbanyak. Terkait penentuan sosok ketua dan tiga wakil ketua di Gedung Klitik –sebutan gedung DPRD Kabupaten Madiun– sepenuhnya dari rekomendasi partai. ’’Komunikasi kami dengan KPU mengikuti jadwal yang sudah ada,’’ ujar Hari kepada Radar Caruban.

Dia menyebut, tahapan peralihan keanggotaan dewan hasil Pileg 2019 masih panjang. Kendati rekapitulasi perolehan suara pemilu serentak di tingkat kabupatan telah selesai. Sebab masih menunggu penetapan 45 caleg oleh KPU. Nama-nama calon wakil rakyat yang telah ditetapkan tersebut lantas dimintakan pengesahannya ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Proses pealntikan dilakukan ketika sudah mendapat restu orang nomor satu di provinsi ini. ’’Nanti rapat paripurna pertama kali dipimpin pemimpin yang sementara,’’ ucapnya.

Ketua KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni menyebut urusan penentuan siapa sosok ketua DPRD menjadi ranah internal sekretariat gedung Klitik. Lembaganya sebatas melakukan pemilihan caleg dan penetapannya. Tugas selesai ketika nama puluhan caleg yang nantinya ditetapkan tersebut diterima sekretariat dewan. ’’Selanjutnya kami sekadar membantu ketika ada permintaan,’’ ujarnya.

KPU belum bisa memastikan jadwal pasti penetapan perolehan suara partai hingga bisa dikonversi ke kursi di parlemen. Sebab bergantung ada tidaknya gugatan dari peserta pemilu terhadap hasil penetapan di tingkat nasional. Seandainya ada, tahapan penetapan tentu bertambah lama lantaran penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) itu cukup memakan waktu. Sehingga potensi bisa dilaksanakan Juni nanti dari yang sebetulnya digelar bulan ini. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here