Gugatan Mahardika Lolos, Siap Disidangkan di MK

483

MADIUN – Kemenangan pasangan calon (paslon) Maidi-Inda Raya di pilwakot terusik. Ini pasca gugatan dari paslon Harryadin Mahardika-Arief Rahman terhadap hasil rekapitulasi suara KPU Kota Madiun teregister Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (23/7). Praktis dalam waktu dekat akan disidangkan. ’’Kami mengapresiasi keputusan MK,’’ kata cawali Harryadin Mahardika.

Melalui laman resminya, MK mengumumkan nasib berbagai gugatan pilkada setelah melalui proses register kemarin. Salah satunya gugatan dari Kota Madiun yang diajukan Mahardika-Arief per 6 Juli lalu. Gugatan yang terdaftar dengan registrasi perkara nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018 itu dinyatakan MK lolos dan siap disidangkan. Keputusan itu diterbitkan MK lewat akta registrasi perkara konstitusi dengan nomor 56/3/PAN.MK/2018.

Surat bertanda tangan panitera Kasianur Sidauruk itu membuat Mahardika lega. Sebab, awalnya dia mengira gugatan yang diajukan timnya akan ditolak oleh MK lantaran selisih hasil pilwakot antara Mahardika-Arief dan Maidi-Inda Raya mencapai 4,1 persen. Hal itu menandakan MK tidak sekadar meninjau pemenuhan syaratnya, namun juga meneliti materi dari gugatan tersebut. Hingga dinilai cukup kuat untuk dipersidangkan. ’’Kami ingin menunjukkan bahwa KPU telah melakukan beberapa kesalahan substantif, dan sekali lagi itu merugikan kami (Mahardika-Arief, Red) sebagai pasangan peserta pilwakot,’’ terangnya.

Meski jadwal persidangan belum ditentukan, namun Mahardika mengaku telah menyiapkan banyak bukti untuk mendukung argumentasinya terkait alasan menggugat KPU. Dia berdalih belum mau menjelaskan bukti-bukti itu kepada publik. Namun, yang jelas beberapa bukti merupakan produk resmi dari KPU yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu. ’’Kami ambil data yang resmi-resmi saja dari KPU, selain juga dari yang didapat tim,’’ ujarnya.

Apa yang sebenarnya diinginkan Mahardika? Sesuai yang tertera dalam petitum gugatannya, Mahardika-Arief menggugat surat keputusan KPU bernomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VOII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilwakot. Tidak hanya ingin membatalkan SK tersebut, Mahardika-Arief juga meminta MK menyatakan berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak sah. Disamping itu, mereka meminta KPU melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di mayoritas TPS.

’’Kami temukan hanya 12 TPS yang tidak ada kejanggalan. Sisanya dari 310 TPS itu kami minta pemungutan ulang,’’ jelasnya sembari menyebut pengembalian 13 ribu formulir C6 (undangan memilih di TPS) sebelum pemungutan suara 27 Juni lalu menjadi satu hal yang juga dipertanyakannya.

Usai teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK), MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyidangkan gugatan Mahardika-Arief. Namun, hingga kemarin MK belum memutuskan tanggal persidangan. Dikonfirmasi mengenai gugatan tersebut, Ketua KPU Sasongko menyebut pihaknya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang berlaku. ’’Saya belum terima surat undangannya. Kalau sudah diundang barulah berangkat mengikuti proses persidangan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Sasongko enggan menanggapi perihal substansi gugatan yang dilayangkan Mahardika-Arief terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang dipimpin. Yang jelas, kata dia, seluruh argumen paslon independen itu akan dia jawab di hadapan majelis hakim MK. ’’Semua akan kami tanggapi di MK, kami berikan jawaban lengkap disana,’’ ujarnya.

Jawa Pos Radar Madiun berusaha mengonfirmasi tanggapan cawali terpilih Maidi atas lolosnya gugatan Mahardika-Arief. Namun, sampai sore kemarin cawali nomor urut satu itu belum merespons telepon wartawan koran ini. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here