’’Gugat’’ Perda Tera Ulang

91

NGAWI – Peraturan daerah (perda) tentang tera ulang yang baru saja ditetapkan DPRD melalui rapat paripurna Selasa lalu (9/7) ‘’digugat’’. Pasalnya, regulasi tersebut dinilai belum mengakomodasi semua usaha. Setidaknya, usulan memasukkan pertamini agar ikut dilakukan tera ulang ditolak eksekutif dengan beberapa alasan. ‘’Padahal, secara periodik pertamini harusnya juga dilakukan tera ulang,’’ kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Rabu (11/7).

Peraturan tentang tata kelola perniagaan minyak dan gas memang belum mengatur seputar keberadaan pertamini. Karena itu, secara yuridis formal keberadaannya tidak memiliki payung hukum alias ilegal. Hal tersebut yang menjadi alasan eksekutif tak memasukkan pertamini dalam usaha yang wajib dilakukan tera ulang.

Meski begitu, King –sapaan akrab Yuwono Kartiko- menilai hal itu bukan harga mati. ‘’Atas dasar pertimbangan kemaslahatan seharusnya pemkab segera melakukan terobosan untuk menyiasatinya,’’ ujarnya kepada Radar Ngawi.

King menyebut, saat ini keberadaan pertamini semakin dibutuhkan warga. Pun usaha itu dinilai sebagai salah satu bentuk pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di Ngawi. Namun, diakuinya, dari aspek keamanan dan kualitas perlu ditingkatkan. ‘’Karena itu, harusnya pemkab terus menekankan faktor safety (keamanan), honesty (kejujuran), dan accuracy (ketepatan)-nya,’’ pintanya.

Karena sejauh ini pertamini termasuk usaha ilegal, dia meminta pemkab untuk terus melakukan pengawasan. Apalagi, saat ini pelaku bisnis tersebut semakin bertambah. Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, praktik pengoplosan, dan sebagainya. ‘’Kalau memang tidak bisa ditera ulang ya dibuatkan surat edaran atau imbauan,’’ paparnya.

Sebelumnya, Bupati Budi “Kanang” Sulistyono menyatakan masalah tera ulang yang sebelumnya dilakukan pemprov, kini menjadi kewenangan daerah. Dia menyebut hal itu merupakan langkah positif karena selain bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD), keberadaan pertamini bisa lebih terkontrol.

Kanang menuturkan, pihaknya menolak memasukkan pertamini sebagai salah satu usaha yang ikut ditera ulang karena Pertamina tidak pernah mengeluarkan standarisasi pom mini. Selain itu, keberadaannya dikategorikan penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dalam botol. ‘’Sebenarnya sama dengan eceran dalam botol itu. Hanya, pom mini itu menggunakan mesin elektrik,’’ ujarnya.

Sementara itu, pantauan Radar Ngawi, sejumlah pelaku usaha pertamini ternyata memilih melakukan tera ulang sendiri. Sugik yang memiliki pom mini di Jalan Trunojoyo, misalnya, mengaku setiap lima hari sekali melakukan pengukuran ulang. ‘’Supaya takarannya pas,’’ ucapnya.

Sugik mengklaim takaran BBM yang dijual ke konsumen selama ini sudah sesuai dengan yang tertera pada mesin. ‘’Yang jelas, lebih tepat, menyesuaikan besar kecilnya pembelian,’’ ujarnya. (tif/isd)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here