Mejayan

GTT-PTT Waswas Tergusur ASN Baru

MEJAYAN, Radar Caruban – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 bikin ribuan guru tidak tetap (GTT) Kabupaten Madiun tidak bisa tidur nyenyak. Para guru honorer SD dan SMP itu waswas posisinya tergusur guru aparatur sipil negara (ASN) hasil rekrutmen tersebut. ‘’Teman-teman khawatir bakal dipindah kalau guru baru (ASN) itu masuk,’’ kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Madiun Supriyadi Senin (18/11).

Keluhan itu diungkapkan dalam pertemuan antara Bupati Ahmad Dawami dengan ribuan GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di Pendapa Ronggo Djoemeno Caruban kemarin. Mereka minta kepastian para guru ASN baru tidak akan memengaruhi posisi para honorer. Menyusul isu rencana perombakan para GTT-PTT oleh pemkab.

Kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi banyaknya formasi tenaga pendidik dalam CPNS kali ini. Di sisi lain, pemerintah pusat tidak memfasilitasi honorer tahun ini. Keran rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) tidak dibuka seperti tahun lalu. ‘’Tidak akan ada perubahan terhadap tenaga honorer,’’ ujarnya seraya menyebut ada 2.048 GTT-PTT di Kabupaten Madiun.

Supriyadi mengungkapkan, isu zonasi jadi keluhan para tenaga honorer dalam beberapa pekan terakhir. Seiring dibukanya keran rekrutmen calon abdi negara. Pihaknya telah menyampaikan kepada GTT yang terhimpun dalam forum honorer tingkat kecamatan aktif berkomunikasi dengan forum tingkat kabupaten. Sebagai upaya menyaring kebenaran informasi atau menyampaikan aspirasi. ‘’Nanti forum honorer kabupaten akan mengomunikasikannya dengan pemkab atau dinas pendidikan,’’ terangnya.

Kaji Mbing, sapaan Bupati Ahmad Dawami, menegaskan bahwa rekrutmen tenaga pendidik lewat CPNS kelak tidak memengaruhi GTT atau PTT. Mereka tetap bekerja di sekolah masing-masing. Di sisi lain, pihaknya berkomitmen menyejahterakan honorer lewat peningkatan anggaran pendidikan dalam APBD. ‘’Dari sebelumnya 11 persen jadi 26 persen,’’ ungkapnya.

Ihwal aspirasi honorer diangkat menjadi PPPK, Kaji Mbing menyebut belum bisa merealisasikannya. Sebab, kebijakan itu langsung dari pemerintah pusat. Kendati sebetulnya dia berharap rekrutmen calon abdi negara kali kedua pascamoratorium lima tahun lalu ini juga bisa mengakomodasi para GTT-PTT. ‘’Kami tidak bisa melangkah di luar ketentuan yang ada,’’ ucapnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close