Mejayan

Enam OPD tanpa Nakhoda Definitif, Dewan Geregetan

MEJAYAN – Enam organisasi perangkat daerah (OPD) setingkat eselon II B di Kabupaten Madiun yang tanpa nakhoda definitif membuat kalangan DPRD geregetan. Wakil rakyat meminta eksekutif segera melakukan pengisian. Keberadaan pimpinan “palsu” itu dipandang menghambat urusan pemerintahan. ’’Kewenangan pelaksana tugas (Plt) kan juga terbatas,’’ kata Sarwo Edi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Madiun.

Enam OPD itu dinas pertanian dan perikanan (disperta) yang setahunan ini dipimpin sementara oleh Edi Bintardjo –kepala badan pembangunan dan pengembangan daerah bappeda). Dinas lingkungan hidup (DLH) di-handle Endang Setyowati. Kepemimpinan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) itu dimulai awal tahun ini imbas Bambang Brasianto terjerat kasus korupsi.

Kemudian, purnatugasnya Hekso Setyo Rahardjo pertengah membuat Soedjiono kabag administrasi pemerintahan setdakab menjabat sementara sebagai kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim). Juga staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM; asisten administrasi umum; serta asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sarwo, program kerja dan pelayanan OPD kosong itu rentan tidak bisa maksimal kendati sudah dijabat Plt. Selain tidak punya wewenang pada kebijakan strategis, harus membagi waktu mengurus OPD asli yang diembannya. Keseimbangan tersebut yang terkadang tidak sanggup berjalan dengan baik. Imbasnya koordinasi antar-dinas pun terganggu. ‘’Komunikasi itu penting,’’ ujarnya.

Dampak lainnya terganggunya penyerapan anggaran. Kegiatan dan program prioritas yang sudah direncanakan tahun lalu harus bisa dieksekusi. ’’Mengantisipasi karena tidak lama lagi ada pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) dan rancangan APBD 2020,’’ ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Terpisah, Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan pengisian OPD kosong hingga mutasi pejabat merupakan kewenangan Bupati Ahmad Dawami. Kebijakan itu demi meningkatan mutu, baik organisasi atau para personelnya. Masukan dewan tersebut sedang diproses. Butuh waktu lantaran pelaksanaannya tidak boleh serampangan. ’’Ada mekanisme dan ketentuannya,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II B melalui sejumlah tahapan rekomendasi komisi aparatur sipil negara (KASN). Dimulai pembentukan tim panitia seleksi (pansel) lelang yang terdiri dua unsur. Yakni, eksternal akademisi dan pejabat Pemprov Jawa Timur (Jatim) serta internal dari kalangan pemkab. Sejauh mana progresnya? ‘’Prosesnya sudah berjalan,’’ katanya.

Sementara, Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– mengatakan, bongkar struktur pegawai dinas, bagian, dan kantor sudah ada dalam benaknya. Setelah berlalu enam bulan –batas kepala daerah melakukan mutasi– setelah dilantik sebagai bupati September tahun lalu. Kendati demikian, dia pilih merahasiakan kapan waktu perombakan dilakukan. ’’Menunggu hari baik,’’ katanya seraya menyebut segala sesuatunya sedang dipersiapkan. (cor/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close