Madiun

Gelar Perkara Watu Dakon Resort Dijanjikan Akhir Bulan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Siapa bilang kasus pembangunan kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR) terhenti? Akhir bulan ini, Satreskrim Polres Madiun bakal gelar perkara dugaan kerusakan lingkungan hidup di galian Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, tersebut. ‘’Segera kami tetapkan tersangkanya,’’ kata Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro.

Logos menyebut, status penyidikan selesai memeriksa ulang para saksi sejak tahap itu dimulai Juli lalu. Mereka pengawas pekerja WDR Marsudi, Camat Dagangan Muhamad Zahrowi, Kades Banjarsari Wetan Samekto, dan pelapor yang identitasnya dirahasiakan. Juga, Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Isbani, Kabid ESDM DPMPTSP Aris Budi Susilo, serta Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Frans da Costa. ‘’Kami naikkan penyelidikan menjadi penyidikan. Unsur pidana terpenuhi,’’ ujarnya.

Dalam tahap penyidikan, penyidik menambah satu saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur. Pejabat terkait dimintai keterangannya untuk lebih mendalami indikasi kerusakan lingkungan atas kubangan raksasa. Hasil kerukan berkedalaman belasan meter. Proyek WDR diduga melabrak UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Tersangka mengarah ke pengusaha. Tapi, lihat hasil gelar perkara nanti,’’ paparnya.

Logos menguraikan, materi pemeriksaan dalam tahap penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Sebelumnya, klarifikasi ihwal administrasi perizinan mengarah pada unsur pelanggaran. Proses berlangsung lama karena banyak keterangan yang perlu digali dari para saksi. Apalagi perjalanan kasus itu bertepatan dengan momen pelaksanaan hajat nasional. ‘’Secara umum tidak ada kendala,’’ tegas kasat reskrim.

Menurut Logos, lamanya pengusutan kasus hingga memakan waktu hampir setengah tahun wajar adanya. Sebab, penyidik harus menyesuaikan jadwal para saksi. ‘’Mencari waktu longgar,’’ sebutnya.

Diketahui, Agus Suyanto berniat membangun kolam pemancingan WDR. Pengusaha itu hanya bermodal surat keterangan disparpora awal 2018. Bukan dari DPMPTSP. Kedalaman kerukannya yang mencapai 13 meter dipandang janggal oleh komisi D DPRD. Mereka menduga ada pemufakatan jahat di balik kegiatan pertambangan tersebut. Pemkab menutup paksa proyek dengan payung hukum Pergub Jatim 12/2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close