Gelar Perkara Penyelidikan WDR, Logos Janjikan Bulan Ini

21

MADIUN – Penyelidikan kasus Watu Dakon Resort (WDR) kembali bergulir. Penyidik Satreskrim Polres Madiun segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status ada tidaknya pidana kerusakan lingkungan kasus pembangunan kolam pemancingan maladministrasi izin di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan tersebut. Gelar perkara yang sedianya dilaksanakan akhir Maret tertunda karena Pemilu 2019. ‘’Pengambilan keputusannya bulan ini,’’ janji Kasatreskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro kemarin (1/5).

Awalnya penyidik ingin membeber dan memaparkan berkas acara pemeriksaan (BAP) hasil pemeriksaan tujuh saksi tidak lama setelah pemungutan suara 17 April lalu. Namun, tertunda karena ada tahapan penghitungan perolehan suara manual berjenjang setelah dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Penyidik memilih menunggu tuntasnya rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan kabupaten. ‘’Dijadwalkan setelah rapat pleno di KPU (komisi pemilihan umum, Red) selesai,’’ ujarnya.

Logos menyebut tiada kendala selama proses mengusut kasus kolam raksasa sejak pertengahan Maret lalu. Tujuh terperiksa kooperatif memberikan kesaksian hingga dipandang tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Karena keterangan saksi sudah komplet, gelar perkara sebetulnya bisa disegerakan tanpa harus menunggu berganti bulan. ‘’Memang molor sedikit karena ada penghitungan di tingkat PPK,’’ ucapnya kepada Radar Caruban.

Mantan kapolsek Wungu ini menegaskan, fokus penyelidikan adalah dugaan pidana pelanggaran UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sangkaannya aktivitas pengerukan Agus Suyanto, pengusaha WDR, berdampak kerusakan lingkungan hidup. Ada tidaknya unsur pidana didalami dengan memeriksa tujuh saksi. ‘’Pemaparan kelak mengkomparasikan antara keterangan para saksi dengan sangkaan pidana dalam regulasi,’’ ujarnya.

Tujuh saksi dalam pusaran kasus itu terdiri pengawas pekerja WDR Marsudi, Camat Dagangan Muhamad Zahrowi, Kades Banjarsari Wetan Samekto, dan pelapor yang dirahasikan identitasnya. Juga, Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Isbani, Kabid ESDM DPMPTSP Aris Budi Susilo, dan Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Frans da Costa. Disinggung indikasi keterlibatan oknum ASN dan aliran dana pengeluaran material kerukan, Logos bergeming. ‘’Materi pertanyaan untuk para saksi tidak ada yang mengarah ke sana,’’ ucap mantan kasatreskrim Polres Madiun Kota tersebut.

Diketahui, Agus Suyanto membangun kolam pemancingan WDR di Banjarsari Wetan dengan hanya bermodal surat keterangan disparpora, awal tahun lalu. Kedalaman kerukannya yang mencapai 13 meter dipandang janggal komisi D DPRD. Bahkan, wakil rakyat menduga kuat ada permufakatan jahat di baliknya. Setelah ada desakan dewan, pemkab akhirnya menutup paksa proyek dengan payung hukum Pergub Jatim 12/2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here