Gugatan Cacat Formil, Ganti Rugi Pembongkaran Pasar Eks Stasiun Ditolak

38
NAIK BANDING: Sidang putusan atas gugatan pembongkaran pasar eks stasiun digelar di Ruang Sidang Cakra PN Ponorogo Rabu (4/9).

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Gagal sudah upaya hukum pihak-pihak yang tak rela atas pembongkaran pasar eks stasiun. Rabu (4/9), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo memutuskan menolak gugatan yang dilayangkan tiga pihak untuk menuntut ganti rugi atas pembongkaran kompleks bangunan pasar tak resmi itu, 21 Januari lalu. ‘’Tidak dapat menerima gugatan karena mengandung cacat formil,’’ kata Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi saat membacakan putusan kemarin.

Sidang putusan gugatan atas pembongkaran pasar eks stasiun digelar di Ruang Sidang Cakra PN Ponorogo sekitar pukul 09.30. Tiga orang menjadi penggugat kebijakan tersebut. Yakni, Hari Soebito, Mochamad Nursihwan Arif, dan Mohamad Maskur. Ketiganya menggugat bupati, sekda, kasatpol PP, kepala DPUPR, serta kepala DPMPTSP setempat.

Dari ringkasan pokok gugatan yang diinformasikan melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Ponorogo, ketiga orang itu menggugat bahwa pembongkaran yang dilakukan pemkab tidak sah secara hukum. Mereka juga menuntut ganti rugi senilai total Rp 1,09 miliar. Dalam persidangan, Achmad mengungkap bahwa PN sejatinya sudah memediasi perkara ini. Andi Wilham ditunjuk sebagai hakim mediator. ‘’Tapi tidak berhasil,’’ ujarnya.

Pihak penggugat dan tergugat sama-sama telah menyampaikan duplik dan replik atas perkara ini. Pihak majelis hakim lantas menimbang sejumlah hal. Rupanya, legal standing pihak penggugat tidak cukup kuat. Gugatan yang dilayangkan dinilai kurang jelas lantaran tidak menyertakan sejumlah pihak lain sebagai turut tergugat. Tergugat, menurut majelis, tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat. ‘’Sehingga gugatan menjadi kabur,’’ lanjut Achmad.

Gde Eka Widyantara, juru bicara tim kuasa hukum penggugat, menilai putusan majelis hakim kurang tepat. Sebab, kata dia, majelis perlu untuk menyertakan PT KAI selaku turut tergugat dalam perkara ini. Lantaran bangunan yang dibongkar berdiri di atas aset milik badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Menurut dia, jika majelis beranggapan legal standing penggugat kurang kuat, maka seharusnya sudah ada keputusan menolak gugatan itu sejak awal. ‘’Perbedaan pola pikir ini memang wajar. Kami akan tetap melakukan upaya lanjutan berupa banding,’’ tuturnya.

Sebaliknya, Yuki Rahmawati Suyono, jaksa pengacara negara (JPN) mewakili pihak tergugat, menilai putusan majelis hakim tepat. Dia juga menilai gugatan yang dilayangkan para penggugat itu kurang tepat. Menurut Yuki yang juga menjabat kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Ponorogo itu, penggugat seharusnya memang menyertakan PT KAI sebagai turut tergugat. ‘’Karena ada hubungan perjanjian antara penggugat dengan PT KAI. Selebihnya kami akan koordinasi dengan Ibu Kajari (Indah Laila, Red) terkait putusan ini. Kalau memang naik banding, tentu akan kami ikuti,’’ pungkasnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here