Gakumdu Selidiki Kasus, Telusuri Money Politics

158

MADIUN – Ancaman money politics dalam pelaksanaan Pemilu 2019 benar-benar nyata. Terbaru, anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat acara pengajian di Jalan Mego Manis, Perumnas I, Kelurahan Manisrejo, Taman pada Selasa (26/2) lalu.

Kegiatan yang digelar di salah satu rumah warga setempat itu dihadiri oleh calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, Sadarestuwati. Dalam aktivitas tersebut diduga terdapat muatan kampanye. Karena disertai dengan pembagian stiker dan kartu nama caleg dari PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, para jamaah pengajian juga diberi amplop yang di dalamnya berisi uang Rp 50 ribu. Parahnya lagi kegiatan tersebut tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian.

Hasil temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Madiun. Bahkan, mereka bersama dengan kejaksaan dan polres yang tergabung dalam Gakumdu telah membahas temuan kasus tersebut pada Kamis (28/2) lalu.

Pada hari yang sama, Bawaslu juga telah memanggil anggota PPL dan Panwascam Taman untuk dimintai keterangannya. Serta memanggil para saksi untuk diklarifikasi kemarin (1/3). Mereka adalah Ratna Alwi selaku pemilik rumah yang ketempatan pengajian. Serta Yulieni, panitia acara pengajian tersebut.

Keduanya memenuhi panggilan Bawaslu sekitar pukul 13.30. Tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Ratna dan Yulieni kepada awak media. Mereka langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Disitu sudah ada komisioner Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko (ketua), Yakobus Wasit Supodo dan Mohda Alfian.

Dari hasil pemeriksaan saksi, Kokok mengatakan dalam acara pengajian tersebut memang didapati adanya penyampaian orasi oleh Sadarestuwati kepada para jamaah. Isi orasi itu menyangkut permintaan dukungan dari para jamaah pengajian pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). ‘’Dari video yang ada, pada waktu pulang pengajian, jamaah itu dikasih amplop. Setelah diselidiki oleh teman-teman PPL, ternyata amplop itu berisi uang Rp 50 ribu. Serta, ada stikernya juga tapi terpisah,’’ terang Kokok.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari pelanggaran pidana pemilu atau bukan. Untuk memastikannya, Kokok menyatakan telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Madiun Kota untuk menyusun kajian tersebut. ‘’Kami cek dulu. Kami cari tahu kronologisnya bagaimana. Jadi, saksi-saksi akan kami klarifikasi,’’ ujar mantan anggota KPU Kota Madiun tersebut.

Sesuai aturan, kata Kokok, pihaknya hanya mempunyai waktu sekitar tujuh hari ke depan untuk menyelesaikan penyelidikan kasus tersebut. Termasuk memberikan rekomendasi sanksi seperti apa kepada pihak yang terkait. ‘’Nanti akan kami lihat dulu apakah peristiwa itu memenuhi unsur money politics atau tidak. Makanya perlu kami kaji lebih lanjut,’’ tandasnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here