Madiun

Gakkumdu Harus Gerak Cepat Tuntaskan Perkara Kades Mariono

MADIUN – Tempo pengusutan dugaan politik praktis Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang menjerat Kepala Desa Dawuhan, Pilangkenceng, Mariono, semakin pendek. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Madiun punya waktu 11 hari kerja untuk melimpahkan perkara dugaan pengondisian memilih salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Madiun itu ke persidangan.

Tenggat kurang dari dua pekan tersebut mengacu pedoman penanganan pidana pemilu sesuai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 31/2018 tentang Sentra Gakkumdu. Juga hasil pemaparan dalam pembahasan tahap ketiga di sekretariat bawaslu, Selasa lalu (12/2). Melibatkan personel pengawas, Satreskrim Polres Madiun, dan Kejaksaan Kabupaten Madiun. ‘’Hasilnya disepakati pelimpahan berkas penyidikan ke JPU (jaksa penuntut umum, Red) Jumat nanti (15/2),’’ kata Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro kemarin (13/2).

Sebelum memutuskan waktu pelimpahan, pembahasan tahap tiga itu juga memaparkan progres penyidikan polisi. Salah satunya hasil gelar perkara dalam menetapkan Mariono sebagai tersangka. Karena dipandang sudah selesai, gakkumdu pun menyepakati pelaksanaan serah terima berkas penanganan ke JPU kejari. ‘’Selain hasil penyidikan polisi, juga berkas klarifikasi keterangan dari pelapor, tersangka, dan saksi ahli yang ditangani bawaslu,’’ imbuh Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar.

Anwar menjelaskan, perincian dari sisa waktu adalah tiga hari jaksa meneliti berkas perkara. Bila dinyatakan belum lengkap atau P-21, bakal dikembalikan untuk dilakukan revisi. Jangka perbaikan maksimal tiga hari. Selanjutnya, masuk tahap penuntutan. JPU punya waktu lima hari untuk membuat rencana dan surat dakwaan serta rencana dan surat penuntutan. ‘’Kemudian diserahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.

Jaksa Fungsional Kejari Kabupaten Madiun Toto Harmiko masih menunggu pelimpahan berkas penyidikan dari polisi. Pihaknya siap menyelesaikan penelitian berkas tahap pertama itu agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan perbawaslu. Setelah P-21, dilanjutkan tahap kedua dengan mengajukan berkas dakwaan dan tuntutan ke PN. ‘’Batas waktunya lima hari. Tapi kami coba sesegera mungkin, paling cepat sehari setelah P-21,’’ katanya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close