Gaji Ratusan PNS 4 OPD Tertahan, Total Rp 1,9 M

116

KABUPATEN MADIUN – Hak 514 aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Madiun tertahan. Ratusan ASN dari empat organisasi perangkat daerah (OPD) itu baru menerima gaji Januari pekan lalu. Sementara ribuan koleganya sudah memperoleh sejak awal bulan. ‘’Terlambat dari yang seharusnya bisa diterima 2 Januari,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Rori Priambodo.

Empat OPD itu dinas lingkungan hidup (DLH) sebanyak 140 pegawai, satpol PP (68), Inspektorat (34), dan RSUD Caruban (272). Total gajinya Rp 1,9 miliar. Dengan urutan yang sama, perinciannya Rp 505 juta, Rp 258 juta, Rp 150 juta, dan Rp 1 miliar. BPKAD membayarkan ke masing-masing OPD itu secara bertahap hingga dituntaskan per Jumat lalu (18/1). ‘’Alasan terlambat antara DLH dengan tiga OPD lain berbeda,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Keterlambatan gajian di satpol PP, Inspektorat, dan RSUD Caruban karena belum ada bendahara gaji. Belakangan, ketiganya mengganti pejabat yang bertanggung jawab mengurus gaji di tahun anggaran 2019 dari sebelumnya. Namun, hingga memasuki Januari, proses tersebut belum kelar. Praktis tiga OPD itu tidak bisa memproses pencairan gaji. Sedangkan untuk DLH terkendala pengisian pelaksana tugas (Plt). Menyusul kepala OPD itu dinonaktifkan karena tersandung perkara korupsi. ‘’Padahal, pencairan gaji butuh SPP (surat perintah pembayaran, Red) dari bendahara dan kepala OPD,’’ tuturnya.

Terkait alasan proses pergantian bendahara gaji lambat, kepala OPD yang paling mengetahui hal tersebut. Namun, biasanya karena perlu waktu untuk mencari pejabat yang benar-benar kompeten dan mau untuk menjadi bendahara. Pergantian bendahara tidak mesti dijalankan setiap tahun. Itu menjadi hak prerogatifnya kepala dinas. Kecenderungannya perubahan dilakukan ketika pejabat lama dimutasi atau pensiun. Sebetulnya, BPKAD sudah meminta seluruh OPD melaporkan pengelola keuangan sejak awal Desember 2018. ‘’Karena jabatan tersebut di-SK (surat keputusan, Red) bupati,’’ kata Rori.

Juga berimbas pada penarikan iuran wajib pegawai (IWP). Yakni, BPJS Kesehatan dan Taspen. Meski tidak ada denda dari instansi bersangkutan, namun menghambat kerja proses pengadministrasian. Persoalan molornya pembayaran gaji tidak hanya terjadi tahun ini. Kasus serupa terjadi dua tahun terakhir di setiap Januari. Namun, pemicunya bukan karena perubahan pengelola keuangan. Pada 2018, misalnya, akibat evaluasi APBD yang lambat di tingkat provinsi. Setahun sebelumnya karena perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang baru. ‘’Setelah Januari berjalan normal,’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here