Format Tiga Kecamatan Sudah Tak Ideal, Taman dan Kartoharjo Bakal Dimekarkan

515

MADIUN – Rencana Pemkot Madiun membentuk kecamatan baru bakal diseriusi. Karena dari hasil kajian dan telaah yang mereka lakukan pada 2017 lalu dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa komposisi sekarang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 17/2018 tentang Kecamatan.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Madiun Agus Mursidi menjelaskan, saat itu kajian pemekaran wilayah telah rampung disusun dengan melibatkan pihak akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta. ‘’Hasilnya, pihak akademisi memberikan rekomendasi untuk mengambil lima kelurahan dari Kecamatan Taman dan Kartoharjo guna dibentuk kecamatan baru,’’ jelasnya, Rabu (17/7).

Adapun kelurahan yang dimaksud meliputi Manisrejo, Mojorejo, Banjarejo, Klegen, dan Kanigoro. Dari hasil rekomendasi itu disebutkan bahwa lima kelurahan itu sengaja dijadikan satu, sebab tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi.

Menurut Agus, pemekaran wilayah dengan menambah satu kecamatan baru bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak dilakukan pemekaran wilayah, dikhawatirkan pelayanan tidak maksimal seiring bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. ‘’Saya kira pemekaran wilayah ini ada kaitannya dengan pelayanan ya, biar lebih dekat,’’ kata mantan camat Kartoharjo itu.

Namun demikian, lanjut dia, usulan pembentukan kecamatan baru mesti dilakukan kajian ulang. Sebab, ketika kajian tersebut dibuat masih berpedoman pada PP 19/2008. Sementara, saat ini sudah terbit PP baru yang mengatur tentang pemekaran wilayah di suatu daerah. ’’Karena ada PP baru itu (PP 17/2018, Red), nanti akan kami kaji lagi,’’ terang Agus.

Pihaknya mengharapkan kajian ulang tentang pemekaran wilayah itu bisa dimulai kembali tahun depan. Apalagi, rencana pembentukan kecamatan baru ini sudah masuk dalam RPJMD 2019–2024. ’’Kami sudah punya gambaran dari hasil kajian lama. Tinggal nanti disesuaikan dengan PP 17/2018, masih relevan atau tidak,’’ ujarnya.

Sesuai PP 17/2018, pembentukan kecamatan baru bisa dilakukan asalkan memenuhi persyaratan dasar. Seperti minimal jumlah penduduk setiap kelurahan 8 ribu jiwa. Serta, luas wilayah minimal 7,5 kilometer persegi. Kemudian cakupan wilayahnya lima kelurahan.

Sementara dari hasil kajian yang telah dilakukan pemkot bersama dengan LPPM UNS, diketahui sudah sesuai. Seperti luas wilayah total kecamatan baru mencapai 8,15 kilometer persegi. Sedangkan, jumlah penduduk keseluruhan sekitar 54 ribu jiwa. Dengan rata-rata penduduk per kelurahan sekitar 8–10 ribu jiwa. ‘’Tetapi kajian yang sudah ada ini nanti akan kami sempurnakan,’’ kata Agus.

Sebelum menentukan beberapa kelurahan untuk digabung menjadi kecamatan baru, Agus mengungkapkan wacana awal adalah pemecahan Kecamatan Taman menjadi dua. Di mana dari kelurahan yang ada di kecamatan tersebut dipisah sebagian untuk kemudian dibentuk kecamatan baru. ‘’Tapi, setelah dikonsultasikan ternyata tidak sesuai dengan PP,’’ ucapnya.

Agus berharap, dengan terbentuknya kecamatan baru itu bisa semakin mempermudah dan mendekatkan akses serta jangkauan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan maupun sebaliknya. Selain itu, intensitas pelayanan diharapkan dapat semakin meningkat. ‘’Sehingga dapat mendorong kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tuturnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here