Fokus Pilkada, Bacakades Klitik Mundur

82

NGAWI –   Keputusan mengejutkan diambil Jumirin. Pria itu memilih mundur dari bursa bakal calon kepala Desa (bacakades) Klitik, Geneng. Alasannya, hendak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ngawi tahun depan.  ‘’Saya ingin melanjutkan keinginan mencalonkan bupati yang tahun 2015 lalu urung terlaksana,’’ kata Jumirin Selasa (21/5).

Jumirin menyebut, informasi dari KPU setempat menyebutkan bahwa pada Maret tahun depan, tahapan pilkada sudah dimulai. Artinya, jika terpilih dalam pilkades serentak akhir Juni kelak, sama seperti tidak menjabat. Sebab, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan, kades terpilih baru dilantik pada akhir 2019 atau paling lambat awal 2020. ‘’Itu yang jadi pertimbangan utama saya (memilih mundur dari bursa pilkades),’’ ujarnya.

Kenapa jika sudah yakin maju di Pilkada 2020 tapi tetap mencalonkan diri sebagai kepala desa? Jumirin mengaku sebenarnya sejak awal sudah tidak ingin mendaftarkan diri bacakades. Namun, dia mengaku tidak ingin proses demokrasi di desanya terkendala lantaran tidak ada calon atau kandidat. ‘’Kalau sejak awal calonnya yang daftar sudah terpenuhi, saya pasti tidak ikut mendaftar,’’ tegasnya.

Namun, karena sampai H-2 pendaftaran bacakades Klitik ditutup baru ada seorang pendaftar, dirinya akhirnya ikut mendaftar. Ternyata pada last minutes ada bacakades lagi yang daftar. Karena itu, dia akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari bursa pilkades.

Ketua Panitia Pilkades Klitik Slamet Riyadi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa salah seorang kandidat bacakades mengundurkan diri. Pengunduran itu dilakukan pada 16 Mei lalu atau dua hari sebelum proses penetapan bacakades di desa setempat. ‘’Jadi, sebelum proses penelitian dan verifikasi berakhir, yang bersangkutan sudah menyatakan mengundurkan diri,’’ terang Slamet.

Terkait pengunduran diri Jumirin itu, Slamet menyebut tidak masalah karena belum sampai pada tahap penetapan bacakades. Namun, bisa berbeda jika pengajuan pengunduran diri itu dilakukan sekarang atau setelah penetapan. Berdasarkan aturan yang berlaku, bacakades yang mundur dari pencalonan bisa dikenakan denda senilai dana bantuan pilkades dari pemerintah daerah. ‘’Kalau di sini (Desa Klitik, Red) berarti harus bayar Rp 58 juta,’’ ungkapnya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here