Evaluasi LKPj AMJ Berpotensi Hanya Formalitas

90

MADIUN – Kinerja masa jabatan Ba-Ris jilid II memasuki masa evaluasi. Rencananya hari ini (27/12) DPRD Kota Madiun membentuk panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kinerja akhir masa jabatan (AMJ) periode 2014–2019.

Selanjutnya, mereka bertugas mengevaluasi laporan kinerja Ba-Ris selama periode kedua memimpin Kota Madiun. Pansus juga akan ditugasi menilai laporan tersebut. Namun, waktu kerja pansus sangat minimalis. Jika ditotal, mereka hanya punya waktu 30 hari kerja.

Dalam paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPj AMJ oleh Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) kemarin (26/12), pansus harus menyelesaikan pembahasan sebelum akhir Januari.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengajak pansus untuk all-out. ’’Masih ada cukup waktu. Nanti kita selesaikan pada Januari 2019,’’ kata Istono yang merupakan ketua DPC Partai Demokrat itu.

Meski demikian, proses evaluasi LKPj AMJ tetap berpotensi hanya formalitas. Sebab, materi LKPj yang diajukan pemkot sangat banyak. Selain laporan soal realisasi program seluruh instansi, LKPj memuat kondisi seluruh urusan pelayanan dasar dan pilihan selama empat tahun terakhir.

Kendati begitu, Istono menyebut pembahasan pertanggungjawaban wali kota tetap bisa maksimal. ‘’Yang jelas, nanti pansus akan segera kerja. Selanjutnya mereka akan menyusun materi-materi apa saja yang perlu direkomendasikan,’’ jelasnya.

Dia mengatakan, waktu yang sudah disiapkan untuk pansus bisa dimaksimalkan. Sebab, sudah ada titik fokus yang akan jadi bahasan utama dewan. ’’Tapi, dilihat dari laporan yang disampaikan oleh wali kota tadi, kinerja Ba-Ris jilid II cukup baik,’’ ucap Istono.

Sementara dalam penyampaiannya, SR mengungkapkan dari 14 indikator kinerja utama (IKU) pembangunan di Kota Madiun selama kurun hampir lima tahun, mayoritas capaiannya berada di atas target. Seperti persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Kendati IKU melampaui target, SR mengaku ada urusan wajib pelayanan dasar yang masih menjadi catatan. Misalnya, urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dia menjelaskan program pendidikan yang sudah berjalan tidak hanya soal angka melek huruf atau wajib belajar 12 tahun, melainkan harus punya output vokasi dan ketrampilan yang mumpuni bagi siswa. ‘’Ini menjadi penting. Karena itu, ke depan harus dijalankan. Soalnya, Kota Madiun tidak punya sumber daya alam (SDA),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Mantan Rektor Unmer Madiun itu menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari LKPj. Kekuatan APBD Kota Madiun dari tahun 2015–2018 terus mengalami penguatan hingga 30 persen. Yaitu sebesar Rp 989,4 miliar pada 2015 kini menjadi Rp 1,28 triliun pada 2018. ’’Selain itu, realisasi capaian belanja daerah pada 2015–2017 rata-rata mencapai 75 persen,’’ jelas SR dalam penyampaian nota pengantar LKPj AMJ wali kota kemarin. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here