Era Teknologi

16

KETIKA saya masih di Jakarta dan menjadi salah satu panitia seleksi pejabat tinggi madya (sekjen, dirjen, ka badan dan staf ahli) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saya dibuat bingung. Saya kira tidak hanya saya. Seluruh panitia seleksi akan bingung. Bayangkan saya (selaku wakil ketua tim seleksi) dan teman-teman harus mencoba untuk mencari sosok calon pejabat yang pantas menduduki jabatan yang akan membuat kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Khususnya jabatan Dirjen Aplikasi Informatika dan Staf Ahli Bidang Teknologi dan jabatan tinggi lainnya.

Setelah dibuka pendaftaran cukup banyak yang mendaftar. Dan karena dirjen dan staf ahli ini harus menguasai teknologi maka Menkominfo meminta ijin kepada Presiden agar jabatan ini bisa diisi oleh swasta. Salah satu pertimbangan jabatan ini harus diisi oleh orang yang benar mengerti. Malahan mengerti sebelum terjadi. Alasan itulah kemudian menjadikan permohonan itu diijinkan oleh Presiden khusus jabatan Dirjen Aplikasi Informatika boleh diisi oleh swasta.

Paling tidak ada dua hal yang pernah saya mengalami persoalan dalam pengambilan kebijakan yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Yang pertama, ketika sekitar tahun 2007 berkembang teknologi telekomunikasi adanya perangkat Blackberry. Ketika smartphone Blackberry diproduksi pertama masuk ke Indonesia saya selaku pejabat Kominfo waktu itu diberikan satu perangkat smartphone ini sebagai uji coba. Karena waktu itu yang lagi booming adalah perangkat smartphone Nokia maka perangkat smartphone Blackberry awalnya tidak dilirik sama sekali. Bahkan menumbuhkan keraguan apa bisa berkembang.

Dilihat bentuknya saja, juga tidak menarik. Bentuk oval, warna hitam dan agak berat. Walaupun operator lain masih mengenakan roaming bila menggunakan perangkat telekomunikasi namun Blackberry masih belum dilirik. Sampai-sampai anak saya kemudian saya tawari untuk memakai Blackberry waktu itu tidak mau. Waktu itu katanya modelnya kurang menarik.

Apa yang terjadi kemudian. Sungguh di luar perkiraan. Setahun kemudian sedikit demi sedikit, Blackberry semakin banyak penggunanya. Malahan dalam waktu dua tahun sudah lebih dari empat juta penggunanya di Indonesia. Setelah smartphone Blackberry berkembang dan banyak penggunanya Kemkominfo dibuat kelabakan untuk mengaturnya.

Server Blackberry sudah terlanjur dibuat di Malaysia. Ditambah lagi di Indonesia tidak dibuka perwakilan Blackberry. Justru letak perwakilan ada di Malaysia. Kita tentu masih ingat ketika ribut antara Blackberry dan Kemkominfo untuk memindahkan server ke Indonesia namun pihak Blackberry tidak bersedia. Sedang pengguna smartphone ini jauh lebih banyak di Indonesia disbanding Malaysia. Namun mengapa justru letak perwakilan dan server diletakkan di Malaysia. Sekali lagi inilah salah satu bukti ketidakmampuan birokrasi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Sehingga kebijakan yang diambil sangat tidak menguntungkan Indonesia.

Masalah kebijakan yang kedua adalah ketika kita pada tahun 2005 menetapkan kebijakan untuk memberikan pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat. Langkah yang diambil waktu itu adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan murah.

Oleh sebab itu kebijakan yang diambil adalah dengan cara membebaskan operator untuk bermain di sektor telekomunikasi. Baik jumlahnya maupun membebaskan bergeraknya. Tidak heran waktu itu begitu banyaknya tumbuh operator telekomunikasi. Kalau tidak salah lebih dari sepuluh operator telekomunikasi yang bermain pada waktu itu. Kita jadi masih ingat karena begitu banyaknya  operator telekomunikasi masing-masing membuat menara BTS sendiri-sendiri. Akhirnya begitu banyaknya menara BTS dibangun dimana-mana. Malahan pemerintah daerah merasa tertinggal kalau tidak ada menara BTS di wilayahnya. Karena menjadi persepsi setiap orang, dengan adanya menara BTS tersebut salah satu indikator kemudahan akses infromasi dan juga malahan kemajuan suatu daerah.

Juga kesalahan pembuat kebijakan waktu itu adalah, setiap operator telekomunikasi membangun sendiri-sendiri akibatnya biaya menjadi mahal. Mahalnya biaya tentu dibebankan kepada konsumen. Akibatnya layanan telekomunikasi di Indonesia menjadi sangat mahal waktu itu. Sebelum dilakukan intervensi oleh pemerintah sehingga tarip menjadi murah seperti sekarang.

Mestinya menara BTS sejak awal pembuat kebijakan harus mengarahkan agar pendirian menara oleh operator penggunaannya kemudian bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga menjadi murah dan tidak banyak menara BTS yang harus didirikan. Hal ini bisa dilihat yang paling nyata, ketika kita mau masuk Semarang sampai di Jatingaleh dulu begitu indah pemndangan tapi setelah maraknya operator telekomunikasi pemandangan itu dipenuhi oleh menara BTS. Demikian juga, saya kira untuk daerah lain juga hampir sama.

Karena pendekatan waktu itu adalah pemerataan agar mulai yang kalangan atas sampai dengan kalangan paling bawah bisa memeiliki akses informasi dan komunikasi akhirnya kebijakan seperti yang saya sampaikan di atas, membuka secara luas pemain di sektor telekomunikasi. Tarip dibuat semurah mungkin. Sehingga waktu itu harga kartu perdana bisa dibeli dengan harga Rp 10.000,00. Malahan saya pernah melihat ada yang hanya Rp 5.000,00. Waktu itu kita sungguh bergembira akibat teknologi ini masyarakat bisa mendapatkan akses dengan mudah dan murah. Mulai dari kalangan atas dan bawah. Belum terpikir sama sekali dampak apa nantinya ke depannya.

Ternyata apa yang saya rasakan dulu bahwa pemarataan dengan cara membebaskan setiap operator menjual kartu perdana tanpa registrasi apapun tidak seluruhnya benar. Apalagi pasar telekomunikasi di Indonesia hampir 80% atau kue dikuasai oleh hanya dua operator sampai dengan tiga operator sehingga sisanya diperebutkan oleh operator lainnya yang jumlahnya lebih banyak. Ketika pemerintah menyadari kekurangan dan ingin memperbaiki menjadi kesulitan. Idealnya yang baik seperti di negara maju lainnya sekitar tiga operator.

Ambil contoh ketika Kemkominfo mengambil kebijakan untuk mengadakan registrasi ulang dengan mendasarkan pada kartu penduduk (NIK) dan pembatasan terhadap kepemilikan nomer tilpon selulernya mendapat tentangan luar biasa dari masyarakat luas. Demikian juga operator kecil akan sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Akhirnya kebijakan yang mestinya mendapat dukungan secara luas seperti kurang maksimal hasilnya.

Apalagi dengan perkembangan teknologi di bidang ini, kecepatannya sungguh luar biasa. Dampak yang ditimbulkan perkembangan ini juga luar biasa. Salah satunya akibat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti bisa memecah keutuhan bangsa ini. Mulai dengan terjadinya konflik, merebak terorisme, penggorengan sintemen waktu pilpres kemarin dan terakhir masalah Papua. Dan tentu masih banyak masalah yang ditimbulkan karena kelemahan dan kurangnya pemahaman serta kemampuan kita dalam memprediksi apa yang akan terjadi dari kebijakan yang kita ambil ketika itu.

Dari kejadian tersebut kemudian sungguh saya merasa ikut bersalah ketika menyadari ketidakmampuan saya ketika ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Minimal mestinya bisa memberi masukan atau mengingatkan teman-teman dekat saya ketika masih di Kemkominfo waktu itu. Namun keterbatasan kemampuan saya dalam mempredeksi dampak kebijakan waktu itu, sehingga justru saya ikut mendorong bahwa kebijakan itu yang paling baik.

Sekarang melihat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, timbul pemikiran seandainya waktu itu kita menyadari sejak awal bahwa Blackberry segera diatur karena pangsa di Indonesia sangat besar (walupun saat ini Blackberry sudah ditinggalkan), tidak mungkin akan terjadi ribut mengenai server dll. Demikian juga ketika mulai masalah mama minta pulsa, kemudian demo berdarah-darah yang mengakibatkan banyak korban jiwa, konflik, terorisme, dll akan bisa dihilangkan minimal dikurangi bila sejak awal pendekatan kita bukan semata-mata pemerataan akses informasi. Namun juga keamanan dengan diikuti kewajiban untuk memasukkan data yang valid. Sehingga setiap pemilik nomer akan berhati-hati dalam setiap memproduksi informasi karena gampang dilacak.

Itulah kemudian yang terjadi. Perkembangan teknologi ini demikian cepat. Akibat yang juga ditimbulkan adalah perlu kecepatan dalam mengambil setiap keputusan. Baik itu individu maupun pejabat publik. Itulah salah satu tantangan kita. Tidak salah kemudian siapapun yang hidup di era ini, baik itu individu, apalagi pejabat publik pembuat kebijakan harus tahu sebelum terjadi (“ngerti sadurunge winarah”-bahasa Jawa). Seperti dalam pewayangan sifat Sri Bathara Krena. Mudah-mudahan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here