Empat SMP Swasta Numpang UNBK

27

MADIUN – Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMP di Kota Karismatik  rupanya tidak berlangsung menyeluruh. Terutama sekolah swasta yang tidak memiliki sarana prasarana memadai.

Misalnya, pantauan Jawa Pos Radar Madiun di SMP PSM. SMP tersebut belum memiliki fasilitas komputer yang memadai. Karena itu, saat UNBK digelar pada 22 April mendatang dinas pendidikan (dindik) memutuskan sekolah itu harus menumpang ke SMKN 3 Madiun. ’’Kalau menumpang ini kendalanya pada sarana prasarana yang terbatas,’’ ujar Kepala Dindik Kota Madiun, Heri Wasana.

Bukan hanya SMP PSM yang mengalami kesulitan. Tiga SMP swasta lainnya juga demikian. Antara lain, SMP Prof Hamka, SMP Muhammadiyah dan SMP Taman Bakti. Sekolah tersebut tidak mengikuti UNBK secara mandiri. Sebab, memang tidak ada fasilitas untuk itu.

Meski demikian, dindik tetap mengupayakan pelaksanaan UNBK dengan menumpang ke sekolah lain. Seperti SMP Prof Hamka menumpang ke SMPN 7 Madiun, lalu SMP Muhammadiyah numpang ke SMPN 5 Madiun, kemudian SMP Taman Bakti menginduk ke SMPN 6 Madiun. ’’Menumpang dalam hal ini bukan menggabung,’’ ujar Heri.

Dia menyatakan saat ini persiapan menjelang UNBK sudah mencapai 90 persen. Termasuk di dalamnya menyiapkan tenaga proktor untuk mengawasi server UNBK di beberapa sekolah. Total ada 91 tenaga proktor yang disiapkan oleh dindik. ‘’Secara teknis persiapan sarpras dan proktor untuk membantuk pelaksanaan UNBK sudah semua,’’ ungkap mantan kabid pendidikan dasar tersebut.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dindik Kota Madiun Eny Yuanawati menuturkan bahwa saat ini seluruh sekolah pelaksana UNBK terus berkoordinasi dengan masingmasing subrayon. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sekolah mana saja yang membutuhkan penanganan perihal kesiapan UNBK.

Sejak pekan lalu, Eny menyatakan, seluruh simulasi berjalan lancar. Sekolah sudah mampu menyelenggarakan ujian. ‘’Seluruhnya berjalan lancar. Tidak ada kendala,’’ jelasnya.

Saat ditanya soal adanya sewa komputer atau laptop oleh sekolah yang belum memiliki sarpras, Eny mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Anggaran untuk penyewaan komputer itu bisa diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Selain menyewa, jika belum memiliki jumlah komputer sesuai dengan kebutuhan, sekolah bisa meminjam laptop dari siswa atau wali murid. Tentu, peminjaman itu harus berdasar kesepakatan kedua pihak. Usulan peminjaman laptop bagi sekolah yang belum memiliki sapras tersebut juga diperbolehkan oleh pusat.

Eny menambahkan, untuk mempersiapkan UNBK 100 persen, dindik telah menyiapkan tiga skema yang bisa dipilih sekolah. Pertama, sekolah bisa menyelenggarakan secara mandiri dengan mempertimbangkan kecukupan sarpras yang ada.

Kedua, jika tidak memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan jumlah peserta UNBK, sekolah bisa menggabung dengan satu yayasan. Skema ketiga, dindik menggunakan sistem wilayah untuk SMP yang belum memiliki sarpras lengkap. Sekolah tersebut bisa menumpang di SMP lain yang lokasinya berdekatan. ‘’Dengan ini, seluruh sekolah bisa menyelenggarakan UNBK,’’ jelasnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here