Madiun

Efek Domino Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ancam Kemapanan Iklim Investasi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diprediksi bakal menimbulkan efek domino. Pemerintah dianggap terburu-buru menaikkan iuran yang besarannya dua kali lipat tersebut.

Muhammad Imron menjelaskan, kenaikan itu bakal menjadi pemicu kenaikan harga kebutuhan lainnya. Secara otomatis, perusahaan harus menaikan anggaran dua kali lipat. Untuk menanggung premi karyawan sebagai peserta kelompok pekerja penerima upah (PPU). ‘’Selain itu potongan gaji karyawan juga bertambah. Untuk menanggung premi tersebut,’’ ungkap ekonom sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Unerversitas Merdeka (Unmer) Kota Madiun, itu.

Selama ini aturan main PPU, perusahaan menanggung empat persen pembayaran premi. Sementara karyawan menanggung satu persen melalui potongan gaji per bulan. Dengan skema pembayaran itu, perusahaan harus memutar otak untuk mencukupi anggaran tersebut. ‘’Tentu saja perusahaan harus mencari cara untuk menutup kenaikan anggaran yang harus dikeluarkan,’’ ungkapnya.

Salah satu caranya, sebut Imron, dengan menaikan harga produksi atau jasa sesuai bidang perusahaan. ‘’Ketika perusahaan A memproduksi bahan A yang digunakan sebagai bahan baku produksi perusahaan B. Karena harga bahan A naik, maka harga produksi B juga naik,’’ sambungnya.

Karena itulah, Imron menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memicu efek domino. Efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa serupa. Artinya, kenaikan iuran itu bakal berpengaruh pada kondisi ekonomi makro. ‘’Analoginya barisan berjatuhan dari domino-domino yang ditata sedemikian rupa. Itu saling terkait,’’ tuturnya.

Cara lainnya, lanjut Imron, perusahaan tidak mendaftarkan karyawan sebagai anggota golongan PPU. Konsekuensinya, karyawan terdaftar sebagai golongan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan harus membayar iuran secara mandiri. ‘’Kecuali yang sudah masuk dalam golongan penerima bantuan iuran (PBI) baik dari negara maupun daerah. Jika mandiri tentu itu memberatkan karyawan,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain, Imron menyampaikan analisis kenaikan iuran itu juga memicu perusahaan enggan mendaftarkan karyawannya sebagai PPU. Sebab perusahaan tidak ingin menanggung beban anggaran yang membengkak untuk membayar premi PPU. ‘’Kolektifitas tentu semakin menurun,’’ tuturnya.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madiun, sedikitnya terdapat 785 badan usaha (BU) di Madiun Raya yang belum mendaftarkan karyawannya. Sementara total karyawan mencapai 8.029 jiwa (selengkapnya lihat grafis, Red). Imron memprediksi jumlah itu semakin bertambah seiring diterapkannya kebijakan nasional tersebut. ‘’Jika ini dibiarkan tentunya akan menimbulkan masalah,’’ ujarnya.

Dampak terparahnya, terka Imron, merusak iklim investasi yang sebenarnya semakin mapan. Jika tidak segera disikapi, banyak perusahaan terancam kolaps. Masyarakat semakin menjerit dengan kondisi ekonomi yang menghimpit. ‘’Coba dicari jalan lain. Jangan sampai menekan rakyat. Rakyat ini sudah mematuhi dan mengikuti kebijakan yang ada,’’ tambahnya.

Menurut Imron, seharusnya pemerintah mencari solusi lain. Jika ingin menutup defisit BPJS Kesehatan yang terlanjur melambung tinggi. Misalnya dari sumber pendapatan lain salah satunya pajak, bea cukai. Cara itu bakal mendukung tumbuhnya iklim investasi yang baik. ‘’Satu lagi, jangan-jangan ada korupsi. Pemerintah harus melakukan evaluasi keuangan secara mendalam,’’ ucapnya. (kid/fin) 

Baca Lagi

Berita Terkait

One Comment

  1. “Muhammad Imron menjelaskan, kenaikan itu bakal menjadi pemicu kenaikan harga kebutuhan lainnya. Secara otomatis, perusahaan harus menaikan anggaran dua kali lipat. Untuk menanggung premi karyawan sebagai peserta kelompok pekerja penerima upah (PPU)”

    ini narsumnya sudah membaca dan memahami perpresnya apa blm ya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close