Duit Pelicin Dikembalikan, Kasus Makelar CPNS Berakhir Damai

222

MAGETAN – Kasus makelar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 ternyata sudah tercium pihak Polres Magetan. Yud, bahkan sudah pernah memasuki ruangan Satreskrim Polres Magetan. Lantas, bagaimana proses hukum terhadap salah satu kepala bidang Satpol PP dan Damkar Magetan itu?

Kasatreskrim Polres Magetan AKP Sukatni mengatakan dugaan kasus jual-beli kursi CPNS itu sejatinya sudah selesai. Antara pihak korban dan Yud, sudah menjalin kesepakatan. Korban menginginkan uang yang sudah disetor kepada Yud dikembalikan. Karena uang pelican tersebut rupanya tidak membuatnya diangkat menjadi CPNS pada tahun 2013. ’’Yang bersangkutan (Yud, red) sepakat mau mengembalikan,’’ terangnya.

Dari total uang yang sudah disetor sebanyak Rp 150 juta itu, Yud bersedia membayarnya dengan diangsur. Setiap bulannya dirinya harus membayar sebesar Rp 10 juta. Hingga kini, kewajiban yang harus dibayar Yud tinggal Rp 60 juta. Jika besaran uang itu sudah terbayarkan lunas, maka permasalahan yang kini juga masuk dalam ranah Inspektorat Kabupaten Magetan itu dianggap selesai. ’’Sesuai asas keadilan, jika uangnya sudah dikembalikan semua, ya selesai. Karena tidak ada korban yang dirugikan,’’ ungkapnya.

Sukatni mengatakan, hingga kini pun pihaknya masih belum menetapkan Yud sebagai tersangka dalam dugaan makelar CPNS. Pemanggilan yang dilakukan kepada PNS yang tinggal beberapa bulan memasuki masa purna tugas itu hanya sebatas klarifikasi. Sejatinya, surat pengaduan yang diterima Sukatni itu hanyalah tembusan. Surat aslinya diserahkan kepada Bupati Magetan. ’’Belum ada penetapan status, baru sebatas klarifikasi. Dan kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara damai,’’ katanya.

Sukatni mengakui jika keberadaan makelar CPNS masih bergentayangan hingga kini. Setiap kali ada rekrutmen, mereka selalu berkeliaran mencari pasien. Namun, pihaknya bukan bersikap pasif akan hal tersebut. Dia baru bisa bergerak jika ada laporan dari masyarakat. Itu lantaran salah satu pembuktiannya harus ada korban yang dirugikan secara materiil. Tanpa itu, Sukatni tidak bisa memprosesnya. ’’Kalau tidak ada korban, ya susah. Bagaimana kami bisa membuktikannya,’’ jelasnya.

Namun, sejauh ini Sukatni sudah melakukan upaya pencegahan untuk memutus mata rantai makelar CPNS tersebut. Salah satunya yakni sosialisasi yang diadakan oleh pihak pemkab Magetan. Pun, selama ini setiap rekrutmen CPNS baik di daerah hingga tingkat kementerian memang tidak pernah ada pungutan biaya sepeser pun. Seharusnya masyarakat semakin cerdas dengan hal tersebut dan tidak termakan rayuan gombal para calo dan makelar CPNS. ’’Kami tidak pernah berhenti mengingatkan masyarakat supaya tidak percaya dengan calo CPNS. Karena rekrutmen apapun tidak dipungut biaya,’’ pungkasnya. (bel/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here