Dugaan Penyimpangan BKSM, Kejari Periksa Enam Orang

213

KOTA – Bakal rumit. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo butuh waktu panjang untuk mengungkap kasus dugaan peyimpangan bantuan khusus siswa miskin (BKSM) SD-SMP. Pun banyak pihak yang harus dimintai keterangan. ‘’Kami akan coba cari alur penganggaran BKSM tersebut,’’ kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ponorogo Sapto Legowo, Senin (9/7).

Hingga saat ini baru enam orang yang telah dimintai keterangan. Di antaranya pejabat bidang anggaran di badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) serta penyusunan program dinas pendidikan (dindik). Lalu, dua orang dari Musyawarah Kerja Kepala (MKK) SMP dan dua kepala SMPN.

Menurut Sapto, pemeriksaan itu ditangani tim jaksa penyidik. Jika hasil pemeriksaan terbukti ada pelanggaran, kasus tersebut bakal ditindaklanjuti lebih jauh. Langkah itu dilaksanakan berdasar dugaan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang diperoleh dari temuan pemeriksaan.

Dugaan itu kemudian diteliti dan diolah dalam bentuk telaah. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan. ‘’Kami lihat dulu alur penganggarannya sudah tepat atau belum. Baru setelah itu kami tarik kesimpulan untuk pemanggilan selanjutnya,’’ ungkap Sapto.

Pihaknya tidak mau gegabah mengambil kesimpulan tentang dugaan kasus korupsi BKSM. Penggalian keterangan banyak pihak sangat diperlukan guna mengungkap kasus tersebut. Sehingga, waktu yang dibutuhkan cukup lama. ‘’Kalau nanti dalam pemeriksaan berkembang, otomatis akan memanggil banyak orang. Satu bulan tidak cukup,’’ ujarnya.

Meski begitu, Sapto menjanjikan bakal bekerja secara estafet. Karena waktu yang dibutuhkan dalam tahap pemanggilan saksi hanya tiga hari. Yang pasti, hasil penentunya adalah untuk mencari apakah dalam kasus BKSM tersebut terdapat perbuatan melawan hukum atau kerugian negaranya. ‘’Kami akan estafet,’’ kata Sapto.

Sementara itu, Mantan Ketua MKK SMPN Ponorogo Parwoto membenarkan telah dimintai keterangan jaksa penyidik soal BKSM. Dia diperiksa sekitar satu jam. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Salah satunya, dia diminta menjelaskan sistem penyaluran dan penggunaan BKSM tersebut. ‘’Saya hanya menjawab apa yang saya ketahui. Sudah itu saja,’’ katanya.

Hal serupa juga dikatakan mantan Kepala SMPN 2 Kauman Rusmanto usai diperiksa jaksa penyidik. Dia sempat dimintai keterangan dan penjelasan soal BKSM untuk pengadaan seragam batik sekolah. ‘’Di antaranya itu,’’ ungkapnya. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here