Dugaan Penyelewengan Dana Hibah PNM Diperdalam

124

MADIUN – Korps adhyaksa butuh tambahan waktu. Ekspos yang digelar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, Senin (17/9), menyimpulkan bahwa dugaan penyelewengan dana hibah Politeknik Negeri Madiun (PNM) perlu diperdalam. Kendati dugaan penyimpangan yang diendus telah disimpulkan ada. ’’Ada penyimpangan itu sudah jelas. Kesimpulan ekspos dengan pimpinan (Kajari Kota Madiun Handoko Setiawan, Red), perlu diperdalam lagi,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kota Madiun I Ketut Suarbawa kepada awak media.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Madiun, Ketut menghadap Handoko di ruang kerjanya sejak pukul 10.00. Ketut lantas baru bisa menemui awak media setelah pukul 12.00 kemarin (17/9). Hasil evaluasi terhadap penyelidikan selama ini, sang pimpinan (Handoko) meminta Ketut dan stafnya untuk memperdalam penyelidikan tersebut. Satu hal sudah dipastikan, bahwa ada penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah PNM dari pemkot di kisaran 2013-2015. Selama tiga tahun tersebut, PNM sekurangnya menerima hibah total senilai Rp 7 miliar.

Meski sudah didapati penyimpangan, belum tentu dipastikan ada tindak pidana. Ketut menjelaskan, tindak pidana korupsi (TPK) setidak-tidaknya membutuhkan tiga unsur yang harus bisa dibuktikan benar adanya. Yakni, perbuatan melawan hukum, menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan terdapat kerugian negara. ’’Tiga unsur ini harus bisa dipastikan. Karena walaupun ada penyimpangan, belum tentu itu TPK. Tapi sebaliknya, TPK pasti ada penyimpangan,’’ terangnya.

Ketut enggan memerinci secara spesifik letak penyimpangan tersebut. Namun, dari yang dia sampaikan sebelumnya, dugaan penyimpangan tercium dari pos pengeluaran PNM untuk gaji pegawai. Kebetulan pada 2014 dan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati ada cacat administrasi pada pelaporan pertanggungjawaban hibah PNM. Mereka bahkan menyebut PNM tak tertib administrasi. ’’Beri kami waktu untuk memperdalam kasus ini, agar jelas,’’ kata dia.

Sejauh ini sudah 17 orang yang sempat diklarifikasi kejari. Terakhir, RB dan ND, bendahara pengeluaran dan penerimaan PNM di masa transisi swasta ke negeri, itu diperiksa korps adhyaksa. Akankah kejaksaan menambah panjang daftar terperiksa, Ketut enggan menyampaikan. Yang jelas, dia ingin kasus bisa klir secepatnya. ’’Kalau target tentu kami ingin secepatnya. Karena sampai sekarang, proses berjalan memang sudah cukup lama. Hampir satu bulan,’’ sebut Ketut.

Selama enam tahun status negeri melekat, PNM telah berkembang menjadi kampus vokasi yang cukup dikenal masyarakat. Bahkan, animo peminatnya tidak hanya warga Kota Karismatik. Menurut Penjabat Sekda Rusdiyanto, multiplier effect yang diharapkan pemkot dari berdirinya kampus negeri di daerah setempat sudah mulai terlihat. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), PNM juga memutar roda-roda perekonomian baru. ’’Perguruan tinggi punya peran penting dalam mendongkrak kemajuan daerah,’’ ujarnya.

Terlebih, saat ini PNM telah menjalin kerja sama apik dengan instansi lain, termasuk pemkot. Seperti pendirian program studi D-4 teknik perkeretaapian di kampus tersebut; hasil kerja sama antara PNM, pemkot, dan PT INKA. Adanya bau tak sedap yang muncul dari pengelolaan hibah pada masa transisi lalu harus segera terkuak. Supaya tidak berlarut dan kemudian mengganggu kemanfaatan PNM untuk daerah sekitar. ’’Prinsipnya, kami menghormati langkah hukum yang telah ditempuh kejaksaan,’’ pungkasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here