Dua Toko Modern Disegel Satpol PP

175

MADIUN – Dua dari lima toko modern resmi ditutup Satpol PP Kabupaten Madiun kemarin (5/3). Akan tetapi, penyegelan toko waralaba di Kecamatan Saradan dan Madiun itu belum ada penegasan kepastian status. Permanen atau sementara, segelnya menyesuaikan substansi regulasi yang baru kelak. ‘’Tergantung jenis permasalahannya,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Seperti diketahui, dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM) telah mengutarakan bahwa toko modern di Saradan melanggar substansi perda. Yakni, berjarak kurang 500 meter dari pasar tradisional. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu pun merekomendasikan agar ditutup permanen. Bangunan bisa digunakan kembali dengan catatan mengubah jenis usaha. Sementara empat toko lainnya memungkinkan beroperasi lagi karena permasalahan yang membelit sebatas urusan administrasi perizinan.

Menurut Eko, konteks segel yang menempel di pintu rolling door minimarket bukan pada permanen tidak-nya. Keberadaan stiker besar berukuran 50×30 sentimeter tersebut terikat atas larangan tidak boleh beroperasi. Bisa dilepas bagi toko yang sudah mampu menunjukkan surat perizinan. Tentunya sesuai ketentuan dalam revisi Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta peraturan bupati (perbup) kelak. ‘’Sementara ini kan perbup itu masih diproses. Kalau sudah ada tinggal disesuaikan,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Eksekusi dua toko modern kemarin berlangsung kondusif. Tim penertiban bisa menyelesaikan dalam dua setengah jam sejak pukul 09.15. Petugas kali pertama mendatangi minimarket Saradan. Toko tersebut didapati sedang beraktivitas. Perwakilan manajemen toko lantas berkoordinasi dengan tiga pejabat satpol PP sekaligus. Dia meminta waktu agar kasir menyelesaikan proses pembukuan sebelum ditutup. Sebab pagi itu sudah ada transaksi penjualan. Karyawan tidak mengeluarkan barang dagangan di rak. Mereka hanya mengamankan tumpukan wadah logistik barang.

Sembari menunggu proses itu kelar, tim penertiban menyiapkan berkas berita acara penutupan yang juga ditandatangani perwakilan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika), perangkat desa, serta instansi samping. Dua lembar segel menempel pada pintu rolling door menutupi kunci gembok. Hal berbeda terjadi di lokasi kedua. Minimarket di Desa Bagi itu sudah tidak ada aktivitas dengan pintu rolling door tertutup. Meski ada inisiatif menutup sendiri, tim penertiban tetap menempelkan dua lembar segel. Setelah memanggil perwakilan pemilik toko untuk menandatangani berita acara.

Bagian segel yang cukup mencolok adalah kata “ditutup” yang ditulis huruf kapital dan besar. Serta ada uraian tentang kegiatannya dihentikan karena melanggar perda 4/2013. Satpol PP melakukan pengawasan selama ditutup. Perusakan segel bisa dipidanakan sesuai pasal 232 ayat 1 KUHP. ‘’Kami awasi berkala. Perangkat desa atau masyarakat yang ikut memantau bisa melapor bila mengetahui segel rusak,’’ papar Eko.

Eko menyatakan jadwal penutupan tetap disesuaikan rencana awal selama tiga hari. Sasaran selanjutnya dua toko di Kecamatan Jiwan yang dilaksanakan hari ini. Kecamatan Geger mendapat jatah terakhir keesokan harinya (6/3). ‘’Penentuan hari penutupan menjadi ranah internalnya satpol PP,’’ ujarnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here