Dua OPD Berebut Gedung Perintis

45

MADIUN – Gedung lama di DPRD Kota Madiun bakal beralih fungsi. Pemkot menyatakan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan itu akan digunakan sebagai kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Saat ini sudah ada dua OPD yang mengajukan pemanfaatan gedung bekas kantor wakil rakyat tersebut. Yaitu, dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) serta dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro (DPMPTSP Koperasi dan UM). Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) mengatakan, dua OPD itu mengajukan pemanfaatan gedung Perintis karena kantor yang saat saat ini mereka tempati kurang representatif. Hanya, dia menyatakan untuk penggunaan bangunan tersebut perlu dilakukan konsultasi ke pemerintah pusat. ’’Meskipun sebenarnya sistem pelayanan yang diterapkan oleh DPMPTSP saat ini sudah bagus,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Tapi, yang pasti dua OPD itu dinyatakan sama-sama membutuhkan tempat baru untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Untuk menentukan kepastiannya, SR mengaku sudah menginstruksikan sekda Rusdiyanto dan BPKAD untuk membahas pengalihan fungsi aset bangunan tersebut. ‘’Sepenuhnya saya minta dirapatkan oleh sekda, kemudian hasilnya diharapkan sinkron dengan tingkat pelayanan yang ada di OPD tersebut,’’ terangnya.

SR tak menampik kinerja dua OPD itu terbilang berat. Sehingga perlu membutuhkan kantor yang representatif. Diskominfo misalnya. Saat ini mereka menginduk di bangunan sekretariat kota. Sedangkan, DPMPTSP menempati bangunan yang sudah berusia hampir dua dekade lebih.

Padahal, menurut dia, diskominfo dituntut untuk menyediakan pelayanan informasi publik atau daerah. Sehingga membutuhkan tempat yang cukup luas. Sementara, DPMPTSP memang sengaja sejak awal didorong memberikan pelayanan prima pada proses pengurusan izin. ’’Apakah nanti dua-duanya menempati gedung itu, saya belum bisa memastikan,’’ ungkap SR.

Yang jelas, SR mengatakan perlu adanya kajian untuk menentukan pemanfaatan bangunan tersebut. Karena semua pelayanan nanti harus terintegrasi. Sehingga, perlu ditunjang dengan keberadaan kantor yang representatif. ‘’Kalau tahun lalu, diskominfo sudah terintegrasi. Sudah bagus. Cuman gedungnya yang belum memadai,’’ sebutnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here