Dua Oknum PNS Makelar CPNS Kembalikan Rp 100 Juta dan Rp 150 Juta

113

MAGETAN – Dua oknum PNS satpol PP dan damkar yang terbelit kasus makelar CPNS 2013 buka suara. Rah maupun Yud kemarin (22/1) secara blak-blakan membeberkan kronologi dan alur praktik tersebut. ’’Apa pun konsekuensinya (sanksi, Red), sudah siap,’’ kata Rah kepada Radar Magetan.

Rah mengakui apa yang diperbuatnya lima tahun silam. Saat itu dirinya hanya berusaha membantu kerabatnya yang akan mengikuti tes CPNS. Kepada Rah, pelamar CPNS itu sudah menyetor duit sebesar Rp 100 juta. Namun, mendadak saat itu Presiden Joko Widodo memberlakukan moratorium CPNS. Praktis tak ada rekrutmen tahun itu. Sehingga, duit yang telanjur diserahkan diminta kembali. ’’Tanggal 10 kemarin sudah saya selesaikan. Sudah klir,’’ ujarnya.

Lantaran permasalahan dengan pasien CPNS sudah selesai, dia berharap bisa meringankan sanksi yang akan diterima. Bagaimanapun setiap kasus yang sudah berjalan proses penanganannya oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) tidak bisa berhenti. Dia juga menyadari ulah yang dilakukan pada saat bernaung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Magetan itu memang tidak dibenarkan. ’’Ingin sanksinya seringan-ringannya,’’ tuturnya.

Lain cerita dengan Yud yang ternyata sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, oknum PNS yang beberapa bulan memasuki masa purnatugas itu juga sudah menyelesaikan permasalahannya dengan pelamar CPNS yang dibawanya. Dia juga mengembalikan duit yang disetor dengan cara mengangsur. Setidaknya, Yud harus mengembalikan duit itu sebesar Rp 150 juta. Pun dia mengklaim hanya menggunakan sebesar Rp 15 juta. ’’Sudah tidak ada masalah,’’ katanya.

Sama seperti Rah, Yud kini hanya pasrah. Apa pun sanksi yang diterimanya akan dilaksanakan. Karena proses pemeriksaan dugaan kasus pembelian jatah kursi CPNS itu tetap harus berlanjut. sekalipun Yud nanti berhasil mengembalikan semua duit yang diserahkan pelamar CPNS. Hanya satu orang yang dijanjikan bakal menjadi CPNS. Saat itu, Yud mengaku hanya ikut-ikutan karena ditawari oleh seseorang yang dikenalnya untuk mencari pasien CPNS. Hingga akhirnya muncullah pengaduan itu kepada Inspektorat. ’’Karena saya sudah berniat baik untuk membayar. Pasti ingin sanksi yang meringankan,’’ ujarnya.

Sementara, Kepala Satpol PP dan Damkar Magetan Chanif Tri Wahyudi mengaku menyerahkan penanganan kedua anak buahnya itu kepada Inspektur pada Inspektorat Magetan Mei Sugiarti. Dia bakal terus memantau perkembangan dugaan jual beli jatah kursi CPNS tersebut. Meski tindakan itu dilakukan sebelum keduanya menjadi korps penegak peraturan daerah (perda). ’’Masih mengikuti perkembangannya,’’ katanya.

Merujuk PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, pelanggaran yang dilakukan keduanya termasuk berat. Ada lima alternatif sanksi yang akan diterima keduanya. Pertama, yakni diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Berikutnya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pembebasan dari jabatan, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. ’’Apa pun keputusannya, itu memang harus dihargai dan dilaksanakan. Tapi, kami berharap untuk mendapat sanksi yang seringan-ringannya,’’ ucapnya. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here