Dua Lembaga Madrasah Dilaporkan Kejari

754

NGAWI – Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) memperkarakan dugaan korupsi yang terjadi di dua madrasah ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi kemarin (10/9). Seputar transparansi penggunaan dana bantuan operasional siswa (BOS) di salah satu MAN di Kecamatan Ngawi dan penyalahgunaan bantuan pendidikan kartu Indonesia pintar (KIP) di salah satu MTs di Kecamatan Padas. ‘’Sebenarnya ini modus lama, tapi baru kami tindak lanjuti sekarang,’’ ujar Sumadi, perwakilan FKPP.

Tuduhan tidak transparan penggunaan BOS mencuat ketika wali murid meminta laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPj), tapi tidak diberikan. Rencana kerja madrasah (RKM) juga tidak diberikan. ‘’Padahal wali murid berhak tahu,’’ ujarnya.

Karena selain mengelola dana dari pemerintah, lembaga dimaksud juga mengelola dana dari wali murid melalui komite madrasah. Mestinya, tukas Sumardi, ketika wali murid memberikan dana, pihak sekolah berkewajiban menyampaikan LKPj-nya. Tentu hal itu menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan mengenai pengelolaan dana di lembaga tersebut. ‘’Kami khawatir ada sesuatu yang disembunyikan. Itu yang mendorong kami melaporkan kasus ini,’’ ungkapnya.

Soal dugaan penyalahgunaan KIP, Sumadi mengatakan dana bantuan yang semestinya menjadi hak murid justru tidak pernah diberikan oleh pihak madrasah. ‘’Sehingga wali dan muridnya merasa dizalimi, karena tidak bisa menggunakan manfaat kartu tersebut,’’ tuturnya.

Kasus tersebut terungkap ketika puluhan wali murid mendapatkan KIP setelah anaknya lulus dari madrasah. Itu pun terbongkar setelah ada pergantian kepala madrasah. Di mana kepala madrasah baru sempat kaget ketika ada KIP yang ngendon di lembaganya. Ada 47 siswa yang seharusnya bisa merasakan manfaat bantuan tersebut. ‘’Ini diberikan setelah lulus. Jadi tak bisa dipakai,’’ paparnya.

Dihitung setiap semester, seharusnya siswa mendapat bantuan dana dari KIP sebesar Rp 375 ribu atau Rp 750 ribu per tahun. Artinya, jika mereka tidak mengambilnya selama tiga tahun jumlahnya menjadi Rp 2,25 juta. Dikalikan 47 penerima, berarti total yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 105,7 juta. ‘’Anehnya selama bersekolah di madrasah itu siswa maupun wali murid tidak ada yang mendapat penjelasan mengenai bantuan tersebut,’’ lanjut Sumadi.

Jika dugaan itu benar adanya, berarti hak siswa telah dirampas. Tentu hal itu sangat disesalkan. Di mana seharusnya sekolah terkait mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. ‘’Kami berharap kejari segera menindaklajuti laporan ini. Apa pun hasilnya,’’ ungkapnya.

Kedatangan Sumadi didampingi beberapa wali murid dan pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Ngawi. Dalam laporannya, dia juga melampirkan beberapa bukti termasuk KIP milik puluhan siswa madrasah yang telah lulus. Sumadi pun menyatakan siap dikonfrontasi sewaktu-waktu untuk memberikan keterangan lanjutan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ngawi Juanda berjanji segera menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pemeriksaan. Termasuk melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak terkait. Juanda juga segera mengkroscek dan mengklarifikasi laporan yang telah diterimanya tersebut. ‘’Akan kami dalami,’’ tegasnya.

Diakui Juanda, kasus tersebut merupakan temuan baru dan pertama kalinya dilaporkan. Juanda telah mengantongi beberapa bukti yang disertakan dalam pelaporan kemarin. Selain menerima laporan, Juanda mengaku juga ada beberapa barang bukti yang disampaikan pelapor. ‘’Kita lihat saja perkembangannya nanti,’’ tandasnya. (tif/c1/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here