Ponorogo

Dua Klinik Kesehatan Di-Blacklist Taiwan

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Dua klinik kesehatan di Ponorogo di-blacklist Pemerintah Taiwan. Melalui situs resmi Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO), dua klinik kesehatan itu diduga asal menerbitkan laporan pemeriksaan kesehatan alias medical checkup terhadap para calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bumi Reyog. Pengumuman diunggah resmi pada 23 Oktober 2019.

Ada dua klinik yang disebut. Kutipan pengumumannya, ‘’Laporan kesehatan dari kedua klinik tidak akan diakui TETO sebagai persyaratan dokumen untuk pengajuan visa umum dan visa PMI.’’ Alasan TETO, karena banyak laporan pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan kedua klinik itu tidak memenuhi persyaratan. Sebelumnya, kedua klinik telah disetujui Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan untuk menggelar pemeriksaan kesehatan kepada para calon PMI. Namun, per 15 November, laporan pemeriksaan kesehatan yang mereka terbitkan tidak akan diakui lagi.

Ketua DPRD Sunarto menyayangkan hal itu. Pasalnya, kedua klinik menjadi langganan banyak biro penyalur jasa tenaga kerja dan PMI asal Ponorogo untuk mengurus laporan pemeriksaan kesehatan alias medical checkup. Surat itu menjadi salah satu persyaratan PMI untuk bisa bekerja di Taiwan. ‘’Ponorogo itu remiten dari PMI hampir mendekati APBD. Pemkab bersungguh-sungguh, jangan sampai teman-teman PMI menjadi korban,’’ tegasnya.

Sunarto mengaku sudah beberapa kali menerima laporan masyarakat. Ada beberapa PMI yang sudah berangkat ke Taiwan terpaksa dipulangkan karena tidak lolos persyaratan kesehatan. Padahal, sudah dinyatakan sehat. ‘’Bahkan tetangga saya ada. Di sini disebutkan tidak ada flek di jantung. Tapi, di sana ada flek. Padahal, dia sudah mengeluarkan biaya,’’ ujar politisi Partai NasDem itu. ‘’Beberapa ada yang tidak membayar di awal, tapi dipotong gajinya selama bekerja. Tentu disayangkan,’’ imbuhnya.

Menurut Sunarto, kebijakan blacklist yang diterapkan TETO terhadap kedua klinik menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyelidikan. Pihaknya segera berkoordinasi dengan komisi terkait yang membidangi urusan tenaga kerja. Dia juga sudah berkomunikasi dengan dinkes. ‘’Kalau dibiarkan, yang dirugikan masyarakat. Saya pikir, dinkes harus investigasi sungguh-sungguh, dan kalau terbukti harus ditindak tegas. Kalau perlu, berkomunikasi dengan teman-teman satreskrim (Polres Ponorogo),’’ desak Sunarto. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close