DPUPR Magetan Nunggak Rp 4 M ke Rekanan

28
Sekretaris DPUPR Magetan, Muchtar Wahid

MAGETAN – Kinerja DPUPR Magetan dianggap wanprestasi. Karena mereka menunggak pembayaran proyek terhadap rekanan sebesar Rp 4 miliar pada tahun anggaran 2018 lalu. Tunggakan itu yang kemudian menjadi temuan BPK saat proses audit dilakukan. ‘’Jadi, bukan kelebihan bayar, malah kami yang punya utang pada rekanan,’’ kata Sekretaris DPUPR Magetan Muchtar Wahid Senin (10/6).

Pernyataan Muchtar itu sekaligus menanggapi pemberitaan terkait temuan BPK terhadap kelebihan bayar pada 16 paket pekerjaan sebesar Rp 826,4 juta tahun lalu. Yang benar, menurutnya, utang sebesar Rp 4 miliar itu juga bukan merupakan 16 paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK. Tetapi, jumlah keseluruhan dari semua paket kegiatan yang dikerjakan oleh DPUPR. Baik itu di bidang cipta karya, bina marga, dan sumber daya air (SDA). ‘’Ada keterlambatan pembayaran, akhirnya ada temuan itu,’’ ungkapnya.

Muchtar menjelaskan utang tersebut muncul karena habisnya waktu pembayaran proyek pada tahun lalu. Sayangnya, karena terbentur anggaran, beberapa proyek tersebut terpaksa dibayar tahun ini melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019. ‘’Pekerjaan sebenarnya sudah selesai dan tidak ada masalah. Hanya waktu pembayarannya,’’ jelasnya.

Saat ini, Muchtar mengaku sudah mulai mencicil utang pemkab kepada rekanan. Namun, baru sekitar Rp 107 juta yang sudah dibayarkan. Sedangkan, sisanya diselesaikan sebelum batas waktu 60 hari sesuai dengan surat rekomendasi dari BPK. Tepatnya pada 24 Juni mendatang. ‘’Masih ada sekitar dua minggu, akan kami maksimalkan. Pasti bisa terkejar,’’ terangnya.

Kendati demikian, Muchtar berkelit bahwa pihak rekanan tidak dapat mempersoalkan utang pembayaran proyek ini. Karena pemkab sudah menyiapkan alokasi anggarannya. Sikap itu menyusul langkah pihak ketiga yang sempat wadul ke BPK saat proses audit dilakukan beberapa waktu lalu. ‘’Intinya akan tetap kami selesaikan. Teman-teman juga sudah menindaklanjutinya untuk segera membayarkan ke rekanan,’’ katanya.

Meski begitu, Muchtar tak menampik bahwa denda akibat keterlambatan pengerjaan proyek sebesar Rp 55,135 juta belum dipungut. Kondisi itu, menurutnya, imbas dari belum terbayarnya utang keterlambatan pelunasan pembiayaaan proyek 2018 lalu. ‘’Terjadi keterlambatan pekerjaan. Pekerjaan baru dibayarkan 50 persen, akhirnya denda belum dipungut,’’ pungkasnya. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here