Mejayan

DPRD Sorot Manajemen Pola Tanam Para Petani

Perubahan LP2B Harus Selaras RTRW

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Inovasi Pemkab Madiun dalam bidang pertanian dinilai kurang. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD setempat menyentil manajemen pola tanam pertanian kurang mumpuni. Kebijakan mengatur hal itu perlu dipertimbangkan eksekutif yang berniat mengubah Perda 1/2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda yang disodorkan eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019. Selain perubahan LP2B, pemkab mengajukan pencabutan Perda 12/2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan. ‘’Ke depan bisa diatur kebijakan pertanian dengan pola tanam,’’ kata Lusi Endang Susilowati, juru bicara (jubir) Fraksi PDIP, Selasa (12/11).

Lusi menyebut, petani menanam padi tiga kali setahun. Pola itu membuat ketersediaan air menipis hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Efeknya, para petani harus mengeluarkan modal lebih banyak. Pihaknya memaklumi sumber daya manusia (SDM) petani rendah dalam manajemen pertanian. Petani hanya ingin tanam padi setahun penuh. Padahal, bila dikalkulasi, mereka merugi. Karena hasil minim dengan biaya produksi besar. ‘’Pola tanam padi penuh juga mengakibatkan serangan hama tinggi,’’ ujarnya.

Fraksi PDIP menekankan rencana mengubah Perda 1/2014 dengan raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan itu mempertimbangkan masyarakat umum. Amandemen tidak sekadar mempertahankan luasan dan perlindungan. Melainkan mendukung masyarakat secara keseluruhan.  Memberikan ruang yang seimbang untuk lahan perkantoran, industri, dan fasilitas umum lainnya. Sebab, kebutuhan masyarakat itu bukan hanya pangan, tapi juga papan dan sandang. ‘’Perda ini jangan menyulitkan pengembang atau bidang nonpangan,’’ pintanya.

Jubir Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Purwadi tidak memungkiri kabupaten ini dilirik para investor industri dan properti. Di sisi lain, jadi salah satu lumbung padi di Jawa Timur. Karena itu, substansi perubahan harus diikuti penentuan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Di sisi lain, dinas pertanian harus punya database lahan produktif, tidak produktif, serta perkebunan. Hal tersebut penting untuk menunjang kerja dinas ketahanan pangan. ‘’Demi kemandirian dan ketahanan pangan,’’ ucapnya seraya menyebut amandemen jangan mengesampingkan program inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T).

Fraksi Demokrat Persatuan sepakat dengan eksekutif. Perubahan LP2B bisa menjawab kelestarian pangan dan kepastian hukum terhadap dinamika pertanian. Di sisi lain, Fraksi Golkar Nurani Sejahtera (GNS) dan Gerindra kompak mempertanyakan ada tidaknya perubahan luasan kawasan yang ditetapkan sebagai LP2B.

Apakah tetap dipertahankan, ditambah, atau ada pengurangan. Sesuai Perda 9/2011 tentang RTRW 2009–2029, luasan LP2B sekitar 21.587 hektare. ‘’Eksekutif juga harus membuat terobosan yang inovatif untuk menghidupkan lahan-lahan kurang produktif,’’ kata Didik Rudianto, jubir Fraksi GNS.

Yatno, jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berharap LP2B yang sesuai RTRW itu bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Terutama kawasan untuk investasi. Caranya lewat memaksimalkan jaringan informasi. ‘’Agar tidak terjadi konflik,’’ ujarnya.

Sementara, enam fraksi menyetujui rencana eksekutif mencabut Perda 12/2007. Regulasi itu sudah tidak relevan sejak terbit Permendagri 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. ‘’Tapi, pengawasan (pemkab) harus terus dilaksanakan,’’ kata jubir Fraksi Gerindra Guntur Setyono.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono menyebut, secara prinsip seluruh fraksi setuju usulan eksekutif. Bisa dilanjutkan ke pembahasan tingkat panitia khusus (pansus). Namun, karena ada pertanyaan, usul, dan saran, bupati diminta memberikan jawaban sebelum masuk tahapan selanjutnya. ‘’Paripurna jawaban pandangan umum fraksi diagendakan besok (hari ini, Red),’’ tuturnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close