DPRD Pertanyakan Kesiapan Pilkades Serentak

180

PONOROGO – Kesiapan Pemkab Ponorogo menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 dievaluasi dewan. Kemarin (12/3) sejumlah anggota Komisi A DPRD Ponorogo mengundang dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) untuk dimintai pendapatnya. Terutama terkait sejauh mana kesiapan mereka menggelar pesta demokrasi di tingkat desa. ‘’Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pilkades ini bisa kondusif, lancar, dan output-nya sesuai yang diharapkan,’’ kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Mursid Hidajat.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, hal pertama yang menjadi topik bahasan adalah turunnya surat dari gubernur. Dalam surat itu disarankan agar penyelenggaraan pilkades serentak di Ponorogo ditunda minimal tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Sementara, pemkab sudah menetapkan jadwal pilkades serentak digelar pada 20 Mei mendatang.

Hanya, belakangan surat dari gubernur itu dicabut pemberlakuannya. Namun demikian, dewan tetap meminta keseriusan DPMD mengkaji penyelenggaraan pilkades pada 20 Mei 2019. ‘’Meskipun imbauan itu sudah dianulir, tapi kami menilai masih terlalu mepet. Kami ingin kondusivitas di masyarakat bisa tetap terjaga,’’ ujar Mursid.

Politikus PKB itu menyebut, pihaknya khawatir penyelenggaraan dua pesta demokrasi dalam waktu berdekatan rawan memicu gesekan di masyarakat. Kendati begitu, pihaknya enggan mendesak DPMD untuk mengatur ulang jadwal pilkades.

Sebaliknya, kata dia, yang diinginkan para anggota dewan adalah DPMD dapat mengkaji dengan baik penyelenggaraan pilkades pada 20 Mei mendatang. Terutama dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). ‘’Kami juga me-warning DPMD untuk mengkaji ulang perda terkait kepala desa (kades) dan berkonsultasi dengan Kemendagri. Karena ada beberapa penyesuaian di permendagri,’’ terang Mursid.

Terpisah, Kepala DPMD Ponorogo Supriyanto mengaku kajian tentang penyelenggaraan pilkades serentak pada 20 Mei mendatang sudah dilakukan. Sejauh ini, dia menyatakan tidak didapati adanya kendala maupun potensi masalah di lapangan. ‘’Kami sudah evaluasi, tidak melanggar aturan, karena imbauan penyelenggaraan pilkades tiga bulan setelah pemilu itu juga sudah dicabut,’’ katanya. (naz/c1/her/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here