AdvertorialPonorogo

DPRD-Pemkab Ponorogo Sepakati RAPBD 2020

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020 resmi disepakati eksekutif dan legislatif. Jumat (15/11), DPRD dan Pemkab Ponorogo sepakat menandatangani rancangan anggaran yang dibahas selama hampir dua bulan tersebut. Ada sejumlah belanja mendesak yang harus dialokasikan di tahun depan. ‘’Banyak program-program bagus yang akan dijalankan di 2020,’’ ujar Ketua DPRD Sunarto.

Dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan APBD kemarin, terungkap bahwa pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 2,37 triliun. Di dalamnya, ada pos pendapatan asli daerah (PAD) yang ditarget naik dengan nilai total Rp 295 miliar. Porsi paling besar dari dana perimbangan, yang mencapai Rp 1,54 triliun. Sementara, pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp 533 miliar.

Di lain sisi, belanja daerah di tahun depan disepakati senilai Rp 2,43 triliun. Sementara pembiayaan daerah senilai Rp 62,5 miliar. Di dalam pos belanja daerah, ada sejumlah item pengeluaran yang wajib dialokasikan daerah di tahun depan. Dan itu, belum teranggarkan pada APBD 2019 ini. contohnya, belanja hibah untuk dana pilkada senilai total Rp 55,5 miliar, serta pembayaran penghasilan tetap (siltap) kepala dan perangkat desa sebesar Rp 34 miliar.

‘’Juga ada kewajiban alokasi tunjangan kinerja bagi ASN, dengan total nilai Rp 65 miliar. Tukin ini sesuai dengan yang diamanahkan oleh KPK,’’ terang Sunarto.

Menurut Sunarto, postur APBD tahun depan relatif bagus. Terlepas dari banyaknya pengeluaran yang diwajibkan dan belum pernah dianggarkan sebelumnya, pemkab tetap bisa mengalokasikan anggaran sesuai porsinya. Anggaran untuk pendidikan misalnya, tetap di atas 20 persen dari total belanja. Atau, kesehatan yang dialokasikan sepuluh persen. ‘’Kewajiban alokasi di berbagai sektor belanja terpenuhi,’’ ujarnya.

Bupati Ipong Muchlissoni sependapat. Menurut dia, postur APBD tahun depan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pun, banyak efisiensi yang dilakukan. Belanja kegiatan yang dinilai kurang efektif di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas. Misalnya, kata Ipong, kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang kurang jelas bermanfaat. Di sisi lain, pemkab juga harus menyiapkan belanja wajib seperti tukin, siltap, hingga hibah pilkada. ‘’Dari anggaran kecil-kecil yang diefisiensi itu, ketemu sampai Rp 10 miliar,’’ kata bupati. (naz/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close