DPRD Ngawi Pertanyakan Pembatalan dan Perubahan Raperda

40
GAGAL BERTEMU: Sejumlah anggota Bapemperda DPRD Ngawi rapat koordinasi dengan perwakilan OPD membahas perubahan tiga raperda yang diajukan eksekutif.

NGAWI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ngawi gagal memperoleh jawaban atas rencana pemkab merevisi, mencabut, dan membatalkan rancangan peraturan daerah (raperda). Tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) leading sector urusan tersebut tidak memenuhi undangan rapat koordinasi (rakor) Senin (13/5). Padahal, wakil rakyat ingin mengetahui latar belakang pembatalan raperda tentang dana cadangan pilkada yang diusulkan badan keuangan daerah.

Juga raperda revisi Perda 6/2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinas perhubungan (dishub). Serta pencabutan Perda 10/2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). ‘’Kami sangat menyayangkan tiga kepala OPD tidak hadir dan hanya diwakilkan staf,’’ kata anggota Bapemperda DPRD Ngawi Siswanto.

Dari ketiga usulan eksekutif itu, bapemperda menaruh atensi pada rencana pembatalan raperda dana cadangan pemilukada. Sebab, usulan raperda itu sudah ditangani panitia khusus (pansus) hingga dilakukan pembahasan. Karenanya, bapemperda ingin mendengar alasan pembatalan dari pejabat berkompeten atas kebijakan tersebut. Sebagai ganti absennya pucuk pimpinan, dewan meminta agar alasan pembatalan disampaikan lewat surat tertulis. ‘’Permintaan ini tanpa mengurangi rasa hormat. Pembatalan tiba-tiba raperda harus ada alasan yang jelas,’’ tegasnya.

Meski seluruh pengajuan eksekutif itu bakal direspons dengan pembahasan internal. Wakil rakyat menyayangkan ketidakhadiran kepala dishub dan DPMD. Baik karena alasan ada dinas luar atau kepentingan pribadi. ‘’Kami ingin tahu latar belakang di balik usulan-usulan eksekutif agar bisa segera ditindaklanjuti,’’ kata Siswanto. (tif/cor/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here