DPRD Desak Inventarisasi Aset Mangkrak

77

MAGETAN – Banyaknya aset pemkab yang mangkrak menjadikan kalangan DPRD Magetan prihatin. Betapa tidak, dengan tidak maksimalnya pengelolaan aset, otomatis membuat pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor itu menjadi tidak optimal.

Mereka mendesak agar pemkab memperjelas status dan pemanfaatan aset yang belum digarap. Dengan inventarisasi tentu akan bisa memperjelas status aset dan bisa menambah PAD.

Wakil Ketua DPRD Magetan Suratman, tidak menampik banyak aset daerah yang mangkrak. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar bermasalah. Mulai dari status lahan belum jelas, masih ada sengketa, sampai pemanfataan tidak maksimal.

Dia menyebutkan salah satunya seperti yang terjadi pada Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati. Tidak adanya kejelasan pengelolaan PPU, membuat keberadaannya disalahgunakan oleh pihak tertentu. ‘’Kami akan coba minta pertanggungjawaban kepada bupati terkait masalah PPU,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Magetan kemarin (1/3).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, akibat banyak aset tidak maksimal, otomatis memengaruhi PAD. Padahal jika mampu dioptimalkan banyak potensi yang bisa digarap. Baik untuk dikerjasamakan atau dikelola sendiri. Bukan justru memicu munculnya masalah baru. ‘’Artinya konsep (keberadaan PPU) ini gagal. Karena seharusnya PPU bisa menjadi ikon penjualan produk Magetan. Tapi, kalau tidak jelas arahnya seperti ini lebih baik dibongkar saja,’’ tegas Suratman.

Seperti diketahui, pemanfaatan bangunan PPU menjadi warung kopi dianggap sudah menyalahi ketentuan. Belum lagi, pengoperasian usaha di kawasan tersebut justru menguntungkan pihak tertentu. Tanpa adanya pemasukan pendapatan ke kas daerah dari hasil sewa ruko. Sementara, bila dilihat berdasar status lahan, keberadaan PPU itu dibangun di atas tanah pemkab. ‘’Saya sangat prihatin melihat kondisi PPU saat ini,’’ ungkap Suratman. (mgc/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here