DPRD Apresiasi Raihan WTP LHP LKPD 2018

19

NGAWI – Pihak legislatif merasa ikut bangga atas prestasi pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksanaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari BPK yang diterima Jumat lalu (17/5). ‘’Tentu kami sebagai pihak legislatif mengapresiasi prestasi tersebut,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Wianto Jatmiko Minggu (19/5).

Antok –sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko- menilai, predikat opini WTP dari BPK itu merupakan sebuah wujud kebersamaan dan keterpaduan kinerja yang dilakukan semua pihak selama ini. Antara seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pihak eksekutif, maupun legislatif. ‘’Karena dari komitmen kebersamaan dan keterpaduan semua pihak itulah upaya untuk mempertahankan predikat ini bisa terwujud,’’ ungkapnya.

Meski begitu, sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol maupun pengawasan, pihaknya menilai ke depan masih perlu ada beberapa upaya supaya kinerja pemerintah daerah bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Terutama dalam meminimalisasi temuan atau catatan yang diketahui dari LHP yang diserahkan BPK itu. ‘’Perbaikan saya kira masih perlu, terutama mengenai penataan aset-aset pemerintah daerah,’’ tuturnya.

Menurut Antok, pemerintah daerah sekarang perlu lebih getol lagi dalam melakukan penataan maupun sertifikasi aset milik daerah. Dia menyebut saat ini masih banyak aset yang masih belum ditata. ‘’Kalau temuan lain misalnya kelebihan bayar itu menurut kami hanya kasuistik. Tapi yang lebih perlu dan segera untuk dilakukan itu soal penataan aset,’’ pintanya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, upaya ke arah tersebut sebenarnya sudah dilakukan pemerintah daerah. Terutama sejak BPK menjadikannya sebagai catatan. Tapi, menurut Antok, upaya yang dilakukan eksekutif selama ini secara kuantitatif masih belum terlihat signifikan hasilnya. ‘’Makanya kami berharap porsinya (anggaran) ke depan semakin ditambah,’’ imbnuh Antok.

Sedangkan untuk temuan atau catatan lainnya, bukan berarti tidak penting. Justru, lanjut Antok, pihaknya berharap apa yang sudah menjadi temuan atau catatan dari BPK itu bisa segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. ‘’Sesuai ketentuan kan harapannya semua itu bisa ditindaklanjut pemerintah daerah maksimal 60 hari setelah LHP diterima,’’ pungkasnya. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here