Madiun

DLH Belum Survei Peternakan Ayam Ngrayung

MADIUN – Ternyata Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun pernah menyurvei peternakan ayam di Dusun Ngrayung, RT 30 RW 03, Mojopurno, Wungu, yang diprotes  warga setempat. DLH menilai peternakan tidak besar dan hanya pengepul. Meski begitu, tetap harus mengantongi surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). ‘’Sudah tujuh bulan buka usaha, tapi belum ada SPPL-nya,’’ kata Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun Fran da Costa kemarin (26/2).

Fran bersama empat orang timnya mendatangi peternakan tersebut 7 Januari lalu. Itu setelah warga setempat mengadu terganggu aktivitas peternakan milik Abdul Siran tersebut. Menurut dia, segala sesuatu yang mengakibatkan gangguan lingkungan butuh rekomendasi DLH. ‘’Kami sudah sarankan  untuk mengurus SPPL sebagai syarat mendapatkan izin usaha,’’ ujarnya.

Fran menuturkan, untuk mengajukan SPPL tak butuh persetujuan hingga puluhan warga sekitar. Namun, cukup warga di depan, belakang, samping kanan dan kiri tempat usaha. Pun pernyataan tersebut harus ditandatangani di atas materai oleh para pihak tersebut. Jika tidak bisa dipenuhi, meski kurang seorang warga saja, maka SPPL tak akan bisa dikeluarkan. ‘’Jadi, usahanya memang harus ditutup. Itu kewenangan satpol PP,’’ jelasnya.

Dia menerangkan, pengusaha seharusnya merangkul masyarakat sekitar. Lantaran gangguan yang ditimbulkan tak hanya bau. Polusi suara berupa deru kendaraan yang lalu lalang mengambil maupun mengantar ayam juga perlu diperhatikan. Belum lagi dampak kesehatan warga sekitar.

Jika  sudah ada izin tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, bakal ada pendampingan dari DLH. Termasuk cara mengurangi polusi udara. Pun pemanfaatan limbah kotoran ayam. ‘’Karena, meski hanya dua atau tiga ekor, kalau menimbulkan gangguan tetap harus ada pendampingan,’’ tegasnya.

Fran menekankan, seharusnya ada kesadaran pemilik terkait usaha yang dijalankan. Berdampak terhadap lingkungan atau tidak, seharusnya paling lambat seminggu sebelum buka usaha, pemilik harus mengurus SPPL. Itu sebagai acuan mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin usaha peternakan (SIUP). ‘’Jadi, kami bisa survei dulu kira-kira seperti apa lokasinya. Sehingga kami bisa memberi saran agar tidak berdampak parah bagi lingkungn sekitar,’’ pungkasnya. (mg4/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close