Dituding Lamban Tangani Kasus BKSM, Warga Laporkan Kejari ke Komjak

197

PONOROGO – Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terkikis. Khususnya, dalam mengusut perkara dugaan penyimpangan dana bantuan keuangan siswa miskin (BKSM). Sejumlah warga pun melapor ke Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tertulis itu kemarin dikirim via pos. Warga kehilangan kesabaran lantaran hingga Kamis (26/7) korps adhyaksa belum juga mengambil keputusan terkait kelanjutan penyelidikan perkara tersebut. Padahal, Rabu lalu (25/7) mereka sudah menggelar perkara itu bersama Kejati Jatim.

Mereka juga menuding Seksi Pidana Khusus Kejari Ponorogo tidak profesional dalam penyidikan. Sehingga, mereka berharap KPK turun tangan mengusut perkara dugaan penyimpangan BKSM yang sudah menyentuh level penyelidikan tersebut. ‘’Total ada tujuh surat yang kami kirim ke penegak hukum lain,’’ kata Pujiana, salah seorang warga, usai mengirim laporan itu di kantos Pos Ponorogo kemarin.

Pujiana berharap surat berisi laporan yang dikirim via pos itu cepat mendapat tanggapan. Sehingga, kasus yang ada kaitannya dengan pengadaan seragam batik siswa SD-SMP di Ponorogo menggunakan dana BKSM tersebut segera tuntas. ‘’Masyarakat sangat menunggu kejelasan kasus ini,’’ ujarnya.

Sekadar diketahui, proses penyelidikan dugaan kasus penyimpangan BKSM tersebut terkesan berhenti sejak pekan lalu. Itu setelah kejari memintai sejumlah keterangan dari berbagai pihak. Mulai kepala SD, SMP, pejabat dinas pendidikan, hingga kepala bappeda-litbang dan kepala BPPKAD.

Sementara Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait penyelidikan kasus BKSM di Ponorogo ini. Namun, dia membenarkan Rabu lalu (25/7) pihaknya bersama pihak Kejari Ponorogo telah melakukan gelar perkara. ‘’Tapi, belum ada kesimpulan,’’ katanya.

Richard juga belum bisa memastikan apakah penyelidikan kasus itu bakal ditarik ke kejati atau tidak. Menurut dia, masih butuh proses. Tapi, Kejati Jatim terus memberikan supervisi kepada Kejari Ponorogo perihal penyelidikan perkara tersebut. ‘’Kalau itu (penarikan penyelidikan ke kejati, Red), nanti tunggu dulu,’’ ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Sapto Legowo. Pihaknya belum tahu apakah penyelidikan kasus penyimpangan BKSM bakal dilimpahkan ke Kejati Jatim atau tidak. ‘’Belum tahu,’’ katanya singkat.

Sebelumnya, kasus ini sempat mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Penyaluran BKSM dianggap menabrak Peraturan Pemerintah (PP) 48/2000 tentang Pendanaan Pendidikan. ‘’Blundernya, untuk membeli seragam batik,’’ kritik Muhammad Fajar Pramono, ketua LPPM Unida Gontor.

Sesuai aturan, BKSM itu hanya untuk siswa miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu Indonesia pintar (KIP). Namun, kenyataannya BKSM diterimakan kepada seluruh siswa melalui rekening sekolah Rp 175 ribu per siswa. Sekitar Rp 75 ribu untuk membeli seragam batik lengan pendek. Dan, Rp 80 ribu untuk lengan panjang.

Itu juga dinilai bertentangan dengan Perbup 49/2017 Bab IV Pasal 8 bahwa pengadaan seragam dibeli oleh siswa atau wali murid sendiri. Menurut Fajar, seharusnya program BKSM dipisahkan dengan pengadaan seragam batik. Sebab, mekanismenya berbeda. BKSM merupakan program agar siswa tidak putus sekolah. Itu pun penyalurannya harus melalui proses verifikasi. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here