Distribusi Logistik Pemilu 2019, Bawaslu Optimistis Masih Terkejar

21

NGAWI – Bawaslu masih menyimpan optimisme distribusi logistik Pemilu 2019 rampung tepat waktu kendati pemungutan suara tinggal dua pekan lagi. ‘’Kami terus koordinasi dengan KPU,’’ kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Ngawi Budi Sunariyanto, kemarin (4/4).

Budi mengungkapkan, pihaknya terus mengikuti perkembangan persiapan logistik yang dilakukan KPU setempat. Termasuk proses penyortiran dan pelipatan surat suara. ‘’Kami juga ingin cepat, tapi memang perlu hati-hati supaya tidak ada kesalahan,’’ ujarnya.

Menurut Budi, waktu yang tersisa dua pekan masih memungkinkan untuk menyelesaikan proses pendistribusian logistik. Sesuai tahapannya, surat suara paling lambat sudah diterima panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada H-3. ‘’Kami maklum kalau mengalami keterlambatan karena kiriman dari percetakan juga telat,’’ tuturnya.

Informasi yang diterima Radar Ngawi, proses penyortiran dan pelipatan surat ditargetkan selesai hari ini. Rencananya, hari ini juga dilakukan pengepakan sejumlah logistik dalam kotak suara sehingga bisa segera dikirim ke masing-masing kecamatan.

Terpisah, Ketua KPU Syamsul Wathoni menyampaikan informasi terbaru dari KPU RI. Pengurusan proses pindah memilih yang sebelumnya ditetapkan maksimal 30 hari sebelum proses pemungutan suara akhirnya diperpanjang. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 20/2019, masa pengurusan pindah memilih diundur sampai 10 April mendatang. ‘’Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemungutan suara,’’ tutur Toni, sapaan akrab Syamsul Wathoni.

Namun, lanjut dia, perpanjangan masa pengurusan pindah memilih itu tidak berlaku bagi semua orang. Melainkan hanya untuk pemilih dalam kondisi tertentu. Di antaranya, karena sakit, tertimpa bencana alam, berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana, dan menjalankan tugas saat pemungutan suara. ‘’Mengurusnya sama dengan proses sebelumnya,’’ sebutnya.

Khusus pemilih yang sedang menjalankan tugas saat pemungutan suara, kata dia, ada syarat lain. Yakni, harus bisa menunjukkan surat tugas. Baik yang menjalankan tugas kepemiluan maupun nonkepemiluan. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here