Dispendukcapil Janji Dahulukan Saradan

144

MADIUN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun sulit menjangkau perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Saradan. 50 persen dari total 223 warga yang belum mengurus administrasi kependudukan berasal dari kecamatan yang berbatasan Nganjuk itu. ‘’Saradan memang menjadi problem kami,’’ kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Madiun Achmad Romadhon.

Romadhon menyebut ada enam daerah terindikasi belum mengantongi e-KTP atau surat keterangan (suket). Mendasar daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU). Hasil pemetaan Saradan menjadi kecamatan tertinggi karena aspek geografis dan pola pikir warganya. Masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan cenderung acuh terhadap  administrasi kependudukan. Selain tidak menyadari manfaat, akses sulit mendatangi kantor perekaman turut memengaruhi. ‘’Saradan akan kami dahulukan,’’ ujarnya.

Terlepas urusan Saradan, dispendukcapil bakal melayangkan surat undangan perekaman. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu bakal terjun langsung memantau pelaksanaannya. Pengawasan tersebut dilaksanakan terjadwal menyesuaikan skala prioritas. Urutannya dari yang terbanyak ke terendah. Sekaligus menyasar pemilih pemula. ‘’Ada 23 pelajar yang belum perekaman. Padahal, akan berusia 17 tahun saat pemungutan suara 17 April mendatang,’’ bebernya kepada Radar Mejayan.

Romadhon menyatakan hasil verval DPT KPU sebetulnya mencatat total ada 239 warga belum memiliki e-KTP. Namun hanya 223 jiwa akumulasi dari warga acuh dan pemilih pemula yang perlu segera ditindaklanjuti. Sebab yang tersisa dinyatakan telah pindah domisili dan meninggal dunia beradasar verifikasi dan validasi (verval). Tindak lanjut perekaman ditarget rampung bulan ini. ‘’Sejauh ini tidak ada masalah. Kalaupun nanti ada perubahan itu wajar karena data DPT memang dinamis,’’ paparnya.

Dia menyebut stok blangko e-KTP masih mencukupi. Dari 10 ribu keping yang dipasok pusat, masih tersisa 2 ribu. Sehingga kebutuhan 223 bisa terakomodasi. Sisanya, bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan warga lain di luar verval DPT saat ini. Sedangkan tunggakan perekaman kala tersendatnya pasokan blangko tiga tahun lalu sudah dituntaskan. ‘’Sekarang sudah normal. Kami sudah tidak punya tanggungan,’’ pungkasnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here