Disnaker: Sembilan TKA Sudah Dinyatakan Legal

91

MADIUN – Hasil monitoring Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun, tercatat sembilan tenaga kerja asing (TKA) di empat perusahaan dan lembaga dinyatakan legal. Disnaker mencatat sebanyak enam TKA berasal dari China. Berikutnya, dua TKA dari Jepang dan seorang lagi asal Jerman.

’’Sembilan TKA itu legal dan memenuhi tahapan administrasi yang ada,’’ kata Kasi Penempatan Kerja Disnaker Kota Madiun Damianus Windu Isrianto.

Menurutnya, TKA sudah mengantongi surat izin tinggal terbatas (ITAS), rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), tanda terima laporan orang asing dari kepolisian, dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). ’’Tupoksi kami sebatas monitoring, kalau terkait proses penindakan dilakukan stakeholder terkait. Seperti imigrasi, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan disnaker,’’ jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Kota Madiun Varda Yuniarti yang mengakui secara rutin memonitoring dan melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang menggunakan TKA maupun tidak. ’’Istilahnya di kami bukan sidak (inspeksi mendadak), tapi kami lakukan itu (monitoring, Red) secara rutin. Dan, kami berharap kepada perusahaan  yang mempekerjakan TKA untuk kooperatif melakukan pelaporan legalitas TKA,’’ ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madiun, sembilan TKA itu bekerja di sejumlah bidang dan jabatan. Di antaranya menjadi quality control advisor, resource & development advisor, vice president, guru bahasa (penerjemah), direktur marketing, dan direktur utama.

Secara terpisah, Kepala Disnaker Kota Madiun Suyoto saat dikonfirmasi sedang berada di Surabaya untuk mengikuti rapat koordinasi pemantauan tenaga kerja asing (TKA). Suyoto mengikuti rapat dengan pihak Bakesbangpol Jatim. Pokok bahasannya rencana pembentukan tim pengawasan orang asing (POA). ’’Keberadaan tim merupakan ujung tombak bagi monitoring (pengawasan, Red) orang asing yang jauh dari pantauan petugas imigrasi,’’ katanya.

Saat ini masih dilakukan penggodokan peraturan gubernur (pergub). Ini sebagai langkah preventif pemantauan dan monitoring TKA yang berada di Kota Madiun. Menurutnya, keberadaan tim POA nantinya akan bersinergi dengan tim pengawasan orang asing (timpora) untuk memantau dan monitoring orang asing. ’’Meskipun sudah ada timpora, tapi keberadaan POA nantinya sebagai antisipasi terjadinya pelanggaran dengan keberadaan warga asing di Kota Madiun,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Jaya Mitra Harapan Wihady mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kelengkapan administrasi legalitas TKA di Yayasan Jaya Mitra Harapan. Apa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. ’’Bahkan kami juga tertib administrasi terkait perpanjangan surat ITAS, RPTKA, surat tanda terima laporan orang asing dari kepolisian, dan IMTA juga,’’ urainya.

Pihaknya juga telah melaporkan legalitas terkait keberadaan TKA yang bekerja di Yayasan Jaya Mitra Harapan. ’’Kami juga selalu kooperatif setiap ada monitoring atau pembinaan dari disnaker,’’pungkasnya. (mgd/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here