Dishub Wajib Survei Ulang Setoran Parkir

121

MADIUN – Penyelesaian masalah pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun masih tersumbat. Karena Tim 9 DPRD menganggap selama waktu 15 hari yang diberikan kepada dinas perhubungan (dishub) untuk menuntaskan permasalahan antara juru parkir (jukir) dengan PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) belum seluruhnya terselesaikan.

Seperti kesepakatan nominal setoran di sejumlah titik parkir. Di antaranya, di Jalan dr Sutomo, Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Sudirman, dan Alun-alun Utara. Untuk itu, tim 9 memberikan tambahan waktu hingga akhir Maret supaya permasalahan tersebut bisa tuntas. ’’Perlu dilakukan survei ulang terhadap titik-titik parkir yang belum ada kesepakatan,’’ kata Ketua Tim 9 DPRD Kota Madiun Istono kemarin (5/3).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara tim 9 DPRD dengan dishub itu pihaknya juga mendatangkan manajemen PT BJMP. Dari situ didapat penjelasan bahwa perusahaan asal Kabupaten Madiun itu menyatakan sanggup menyelesaikan kontrak pengelolaan parkir sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah dibuat.

Istono menjelaskan survei nantinya dilakukan oleh PT BJMP, dishub, dan petugas parkir di lokasi yang dimaksud. Dengan harapan, hasil kajian yang didapat secara bersama-sama itu bisa diterima oleh semua pihak. ’’Sehingga kalau dia (jukir, Red) merasa keberatan (dengan nominal setoran) nanti akan ditunggui. Kira-kira potensinya seperti apa. Kalau memang keberatan ya diturunkan,’’ ujar politikus Partai Demokrat itu.

Terpisah, Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rasidi mengatakan kesepakatan antara jukir dengan PT BJMP perihal pengajuan keberatan setoran parkir memang harus disesuaikan potensi riil yang ada di lapangan. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya dishub akan memperkuat komunikasi dan sosialisasi serta pembinaan kepada jukir.

Ansar tak menampik jika pihak PT BJMP juga ada upaya untuk mengajukan adendum kepada pemkot. ‘’Pada intinya memang di pasal terakhir kontrak kerja itu ada adendum,’’ katanya.

Dalam tambahan klausa perjanjian itu, PT BJMP memang menginginkan adanya tukar guling pengelolaan parkir di suatu ruas jalan. Alasannya, karena tingkat parkir kendaraan di ruas jalan yang dimaksud saat ini sudah sepi. Kendati dulunya ruas itu tergolong ramai. ‘’Nah, ini masih membutuhkan pencermatan analisis masalah,’’ ujar Ansar.

Project Manager PT BJMP Wahyu Hendrawan menyatakan, ada dua poin penyelesaian masalah pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun. Pertama, dewan bersama dishub dan pihaknya akan melaksanakan taksasi ulang di beberapa titik parkir yang ditengarai masih bermasalah.

Kedua, pihaknya berencana mengajukan adendum. Yaitu, bisa melakukan tinjauan ulang terhadap nilai kontrak maupun perluasan wilayah pekerjaan. Hal itu dikarenakan berhubungan dengan penurunan setoran jukir. ’’Jadi, yang terdekat ini, kami mau jalankan pengajuan adendum mengenai kontrak pengelolaan parkir,’’ katanya.

Terkait adendum yang dimaksud adalah perubahan pola pengelolaan parkir. Namun demikian, perubahan tidak diterapkan pada seluruh titik parkir. Tapi, hanya dilakukan pada 16 ruas jalan yang bermasalah. Sehingga, perlu ditinjau ulang.

Karena, menurut Wahyu, ruas jalan itu seharusnya memiliki nilai potensi pendapatan parkir yang besar. Tapi, pada kenyataannya justru kurang dari nilai taksasi. ‘’Misalnya, di Jalan Ciliwung, Jalan Salak, dan Jalan Kelapa Manis,’’ ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, selama waktu 15 hari terakhir, dishub beserta PT BJMP telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke para jukir. Selain itu, apabila ada jukir yang mengeluh dengan jumlah nilai setoran bisa mengajukan keberatan kepada PT BJMP.

Mereka juga membuka keran negosiasi kepada jukir untuk kesepakatan nominal setoran selanjutnya. Kalau jukir masih merasa keberatan dengan setoran baru, maka akan dilakukan analisis fakta untuk melihat potensi pendapatan parkir di masing-masing titik. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here