Dinkes Blacklist CV Sekawan Elok

72

MADIUN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun menyorongkan rekanannya ke daftar hitam. Rekomendasi blacklist CV Sekawan Elok (SE) telah disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdakab Madiun tidak lama setelah pembangunan diselesaikan 100 persen per 26 Januari. ‘’Tinggal menunggu keputusan,’’ kata Kepala Dinkes Kabupaten Madiun dr Soelistyo Widyantono kemarin (30/1).

Bola keputusan itu kini di tangan adbang. Rekomendasi blacklist itu diklaim sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bila sanksi itu diberlakukan, otomatis kontraktor asal Bogo, Nganjuk, itu tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pekerjaan fisik sampai kurun waktu tertentu. Baik di Kabupaten Madiun maupun daerah lainnya. ‘’Yang diusulkan blacklist tidak hanya rekanan pelaksananya saja, termasuk anak grupnya,’’ tegas Soelis, sapaan Soelistyo Widyantono.

Sanksi hitam diberikan untuk anak grup CV SE lantaran menjadi salah satu faktor pembangunan molor. Terjadi kala pekerja yang diplot di awal kontrak pengerjaan tidak bekerja dengan baik. Hingga akhirnya dilakukan penggantian pekerja dari anak grup yang lain. Langkah itu pun baru berjalan setelah Komisi D DPRD Kabupaten Madiun turun tangan. Wakil rakyat memantau keterlambatan pekerjaan yang belum 50 persen dari target di pertengahan kontrak. ‘’Yang jelas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan rekanan tidak berjalan sesuai jadwal,’’ ujarnya.

Soelis pun berjanji bakal kooperatif menyikapi pengusutan dari Satreskrim Polres Madiun. Anak buahnya pun telah dipanggil Senin lalu (28/1) untuk melengkapi pengumpulan bahan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Korps baju cokelat meminta data-data ihwal proyek senilai Rp 1,4 miliar itu. Seperti perjanjian kontrak dengan CV SE hingga detail perencanaan pembangunan. ‘’Kami menghormati polisi yang tengah melakukan tugasnya,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Namun, Soelis memastikan tidak ada permasalahan pada kualitas bangunan. Hasil pemantauan tim, kondisinya cukup bagus dan rapi. Namun, rekanan tetap punya kewajiban masa pemeliharaan selama enam bulan. Denda juga sudah diberikan atas keterlambatan pada 2018 dan penambahan waktu penyelesaian di Januari ini. Lembaganya pun membayar sesuai capaian prestasi. Yakni, dengan persentase 88 persen karena progres pembangunan akhir tahun 93 persen. ‘’Dikurangi lima persen. Masih ada di kas daerah,’’ ungkapnya.

Lima persen itu merupakan retensi pembayaran kontrak pekerjaan. Nilainya Rp 1,4 miliar. Dana yang ditahan itu bakal dibayarkan usai perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2019. Penerapannya untuk menjaga komitmen rekanan menyelesaikan tanggung jawabnya. ‘’Sudah kami konsultasikan dengan instansi terkait lain,’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here