Dijanji Lima Unit Bus, Eh…Cuma Dapat Dua

157

MADIUN – Satu unit bus sekolah pemberian pemerintah pusat sia-sia. Pemkab Madiun belum bisa memanfaatkannya dalam waktu dekat. Jumlahnya dianggap tidak sebanding dengan peserta didik yang membutuhkan moda transportasi. ‘’Kalau hanya satu tidak bisa dipakai anak sekolah,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh.

Bus Isuzu model New Venom dengan 26 kursi penumpang itu tiba pekan lalu. Kendaraan bantuan Kementerian Perhubungan itu diparkir di ruang unit pengujian kendaraan bermotor dishub. Lokasi tersebut dinilai paling pas karena belum memiliki garasi khusus. Rencananya bakal dikeluarkan ketika ruangannya dipakai aktivitas pengujian. Kemudian dimasukkan kembali setelah kegiatan selesai. ‘’Belum tahu mau dibuat apa,’’ ujarnya.

Menurut Kabid Perhubungan Dishub Kabupaten Madiun Agung Priyo Utomo, bus berkelir oranye itu hadiah penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2015/2016. Kala itu Kemenhub sesumbar memberi bantuan lima unit bus. Dedikasi mampu menata transportasi publik dan lalu lintas perkotaan dengan baik. Akan tetapi, beberapa waktu lalu Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Jawa Timur menyampaikan perubahan. Bus yang diberikan hanya dua. Informasi itu tanpa disertai alasan pengurangan. ‘’Tapi ternyata yang tiba cuma satu,’’ ucapnya.

Agung menyebut alasan belum dioperasikan tidak hanya soal jumlah. Tapi juga belum jelasnya dokumen kendaraan. Bus masih misterius karena saat tiba tidak dibarengi penyerahan surat-surat alias masih bodong. Sebatas menerima berkas serah terima. Pihaknya berupaya berkomunikasi dengan pusat terkait bantuan dan kejelasan dari bus. ‘’Akan coba kami tanyakan,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Sementara, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto memilih menunggu datangnya bus lainnya. Sebab, jumlah yang diperlukan untuk transportasi anak sekolah adalah lima unit kendaraan. Kelimanya untuk memfasilitasi para pelajar SD dan SMP sederajat di lima daerah. Yakni, Gemarang, Kare, dan Dagangan. Juga Saradan dan Pilangkenceng. Pertimbangannya kondisi geografis berbukit dan akses tempuh jauh. Sehingga cenderung memaksa pelajar menggunakan sepeda motor untuk bersekolah. ‘’Kalau di Mejayan dan Wonoasri datar, cukup bersepeda,’’ katanya.

Hari Wur masih perlu berbicara dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ihwal bisa tidaknya memanfaatkan satu bus bantuan. Terlepas dari itu, pihaknya memang mengangankan ada moda transportasi pelajar. ‘’Kami tidak ingin anak-anak yang belum punya SIM C ke sekolah naik sepeda motor,’’ ujarnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here