Digeruduk PKL, Satpol PP Bergeming

8

KOTA – Para pedagang kaki lima (PKL) bersikeras menuntut kelonggaran agar tetap diperbolehkan berjualan di sejumlah jalan protokol. Usai ricuh penertiban di Jalan Sultan Agung Selasa (3/4) malam, mereka mendatangi kantor Satpol PP Ponorogo kemarin (4/4).

Kedatangan mereka ditemui Lilik Slamet Rahardjo, sekretaris Satpol PP. Namun, dialog yang digelar dipandang pedagang tak membuahkan solusi konkret. Korps Penegak Perda itu tetap tak membenarkan PKL berjualan di sepanjang jalan protokoler. ‘’Pendirian papan larangan berjualan oleh Satpol PP itu sepihak. Tidak ada berita acara (pemberitahuan) sebelumnya,’’ tegas Sutrisno, ketua Perkumpulan Pedagang Kaki Lima (Perpek) Ponorogo.

Karena penindakan itu dipandang prematur, pedagang menegaskan sikap tetap berjualan seperti biasanya. Sampai ada solusi konkret dari pemkab. ‘’Seharusnya penertiban itu atas persetujuan bupati. Tapi, penertiban tadi malam (persetujuan) penertiban cuma dari sekretaris Satpol PP,’’ bebernya.

Hingga kemarin, lima dari 33 PKL masih tetap menggelar lapak dagangannya di Jalan Sultan Agung. Sisanya berpindah ke tempat relokasi yang disediakan pemkab di Jalan Menur dan Suromenggolo. ‘’Seharusnya sejak 14 Februari lalu mereka mesti bergeser (jualan) di jalan tersebut,’’ ungkap Sekretaris Satpol PP Ponorogo, Lilik Slamet Rahardjo.

Lilik mengatakan upaya penertiban Selasa malam lalu mengacu surat tembusan dari dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (perdakum). Poin utamanya meminta PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Sultan Agung segera pindah lokasi sebelum akhir Maret lalu. ‘’Tapi, ternyata masih ada lima PKL yang berjualan di lokasi itu. Padahal, Kamis (29/3) sebelumnya, kami tindak tiga PKL,’’ katanya.

Lilik menilai permasalahan PKL di Jalan Sultan Agung terlanjur mengakar. Pihaknya bakal kembali melakukan tindakan persuasif. Langkah itu diambil untuk mengaktifkan kembali fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki. Pemkab juga berencana menambah ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa titik sempadan jalan kabupaten yang kini dihuni PKL. Para PKL sendiri rencananya direlokasi ke lahan yang sudah disediakan pemkab. ‘’Karena sesuai perda 5/2011 memang tidak diperbolehkan berjualan di trotoar dan badan jalan,’’ terang Lilik. (her/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here