Digandeng Pemkot, JMP Wajib Setor Duit Parkir Rp 3,13 M per Tahun

179

MADIUN – Pengelolaan parkir tepi jalan umum sepenuhnya bakal dikelola oleh pihak ketiga pada 2019. Pihak dinas perhubungan (dishub) secara resmi menjalin kerja sama dengan PT Jati Mongal Permai (JMP) sebagai pihak pengelola parkir. Kabar ini tentu mengejutkan lantaran selama ini dikelola pemkot melalui juru parkir (jukir) di lapangan.

Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rasidi mengatakan, dari hasil kerja sama itu, pihak pengelola bisa memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan Perda 22/2017. Ada 51 lokasi parkir reguler dan empat lokasi parkir insidental yang operasionalnya bakal dikelola oleh pihak ketiga. ’’Asalnya (JMP, Red) dari Kabupaten Madiun,’’ katanya.

Hasil pungutan retribusi yang mereka dapat kemudian disetorkan ke kas daerah (kasda) setelah dikurangi biaya operasional. ’’Mitra melakukan penyetoran hasil pungutan setiap bulan selama jangka waktu perjanjian,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Adapun nilai limit yang harus disetorkan oleh pihak pengelola parkir ke kasda dalam waktu satu tahun adalah Rp 3,13 miliar. Sedangkan, jangka waktu kerja sama operasional pengelolaan parkir di tepi jalan umum itu selama dua tahun. ’’Sekarang (prosesnya) tinggal penandatanganan kontrak,’’ tutur Ansar.

Ansar berharap, dengan adanya kerja sama operasional (KSO) itu keberadaan parkir kendaraan di Kota Madiun lebih tertata. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan bisa meningkat drastis. ‘’Kalaupun pihak pengelola memungut retribusi parkir di luar ketentuan, tentu akan kami tindak,’’ tegasnya.

Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut, penertiban terhadap juru parkir (jukir) liar bakal diintensifkan. Seperti apa yang telah dilakukan dishub belum lama ini di depan Plaza Lawu. ‘’Itu juga akan mempermudah pihak ketiga menjalankan operasionalnya. Termasuk bentuk optimalisasi PAD,’’ terangnya.

Model kerja sama semacam ini, menurut Ansar, merupakan bagian dari program dishub untuk meningkatkan PAD. Apalagi, target PAD dari sektor retribusi parkir pada 2019 meningkat drastis dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, pada 2018, target PAD retribusi parkir mencapai Rp 1,3 miliar. Sedangkan, pada tahun ini targetnya mencapai Rp 3,1 miliar. ‘’Nanti ada 126 titik parkir yang dikelola oleh mereka (PT JMP, Red),’’ ungkapnya.

Sejauh ini proses penertiban lahan parkir dan jukir liar terus digalakkan. Selain di depan Plaza Lawu, dishub juga berencana menindak keberadaan lokasi parkir di seputaran Jalan Alun-Alun Timur persisnya di depan kantor Pemkab Madiun, Jalan H Agus Salim, dan Jalan Cokroaminoto.

Khusus di Jalan Alun-Alun Timur, dishub memang sejak awal menerapkan aturan larangan parkir di titik tersebut. Terutama pada sisi utara badan jalan. Karena selama ini keberadaan parkir liar di lokasi tersebut memicu terjadinya kemacetan. Khususnya pada saat akhir pekan.

Laju kendaraan dari Jalan Semeru dan Jalan Pandan yang menuju Jalan Alun-Alun Timur menjadi tersendat. Sebab, di ruas jalan tersebut terjadi penyempitan karena banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. (her/c1/ota)

1 COMMENT

  1. Banyak Jukir yang mengeluh setoran terlalu tinggi… pemerintah jg harus memperhatikan nasib mereka… terimakasih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here