Rekanan Puskesmas Wungu Kena Denda Puluhan Juta

131

MADIUN – Argo denda untuk CV Sekawan Elok atas wanprestasi menyelesaikan proyek Puskesmas Wungu terus bergerak. Menyusul berlanjutnya finishing pembangunan gedung layanan kesehatan itu hingga berganti tahun anggaran. Rekanan asal Nganjuk itu sebelumnya sudah didenda Rp 20 juta. ‘’Terus bertambah dan baru berhenti ketika pekerjaan sudah selesai,’’ kata pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Puskesmas Wungu dr Ary Andarwati kemarin (4/1).

Ary mengungkapkan, denda Rp 20 juta diberikan karena tahun anggaran pekerjaannya sudah selesai. Dihitung berdasar jumlah hari, mulai 12 Desember 2018 sebagai batas akhir pekerjaan di kontrak, sampai tutup tahun. Denda kali kedua bakal diberikan untuk lamanya kegiatan pada tahun ini. Terhitung mulai 1 Januari sampai nanti pekerjaan dirampungkan. ‘’Dihitung menggunakan rumus dan ketemunya denda sekitar Rp 1 juta per hari,’’ ujarnya.

Selain denda, ada retensi pembayaran kontrak pekerjaan Rp 1,4 miliar sebesar lima persen. Dihitung dari capaian prestasi hingga akhir tahun. Yakni, baru dibayar 88 persen karena progres pembangunan di akhir tahun 93 persen. Uang yang ditahan itu bakal dibayarkan usai perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2019. Langkah itu untuk menjaga komitmen rekanan menyelesaikan pekerjaan. ‘’Semakin cepat diselesaikan semakin baik. Rekanan tidak terus didenda dan puskesmas segera difungsikan untuk pelayanan,’’ papar pejabat yang juga kabid pelayanan kesehatan dinas kesehatan tersebut.

Ary mengatakan, rekanan berhak melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas maksimal 50 hari. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaganya juga berkonsultasi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR). Pun rekanan siap menuntaskan pekerjaan. Terlepas ada kesanggupan dan denda, pihaknya tetap mengusulkan pemberian sanksi untuk rekanan ke pengguna anggaran (PA). Kemudian diteruskan ke bagian administrasi pembangunan setdakab. Meskipun denda masuk ke kas daerah, keterlambatan ini jelas merugikan dari sisi ketercapaian fisik bangunan. ‘’Sanksi blacklist tidaknya melihat tingkat wanprestasi rekanan,’’ sebutnya.

Ary mengklaim selama ini selalu memonitor progres pekerjaan. Bahkan dikawal langsung Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), serta pengawas pelaksana. ‘’Ada hearing mencari solusi, evaluasi dalam rapat dan lapangan. Tidak ada yang dilewatkan,’’ tegasnya.

Menurut Ary, ada dua hal penyebab molornya pekerjaan. Pertama persoalan internal rekanan di awal pekerjaan. Problem sumber daya manusia (SDM) itu mengakibatkan penumpukan volume pekerjaan. Otomatis beban yang harus dikejar cukup besar. Kedua, muncul permasalahan lagi menjelang tutup tahun. Yakni, keterlambatan material seperti kusen pintu dan jendela. ‘’Baru datang 31 Desember,’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here