Di Balik Amplop dalam Pemilu

123

SEJAK sebulan menjelang pemilu, toko-toko ATK (alat tulis dan kantor) diserbu para caleg. Mereka memborong amplop dalam jumlah banyak. Terutama amplop berukuran kecil. Selain toko ATK, para caleg juga sibuk mondar-mandir ke bank untuk menukarkan uang. Mereka mencari uang pecahan Rp 5 ribu, Rp 10 ribu, atau Rp 20 ribu. Nilai yang ditukarkan bisa ratusan juta  hingga miliaran rupiah. Belakangan pecahan-pecahan itu semakin langka. Karena itu tidak cukup di satu bank. Harus masuk ke banyak bank. Berebut dengan orang-orang yang sudah mulai persiapan uang kecil untuk Lebaran.

Amplop dan uang pecahan itu akan dikawinkan menjelang hari H pencoblosan, 17 April nanti. Itulah realitas politik kita. Istilah pesta demokrasi dimaknai sebagai bagi-bagi uang. Tiap tahun nilainya semakin meningkat. Makin jor-joran. Dan obrolan di antara caleg dan tim sukses tentang rencana bagi-bagi uang itu dilakukan secara vulgar. Tanpa takut apalagi malu. Istilah yang digunakan bermacam-macam. Mulai gebukan, sedekah politik, pengikat, bom-boman, dan sebagainya.

Kajian dari berbagai lembaga survei rata-rata menyebutkan bahwa pemilih kita bermartabat. Sebagian besar masyarakat sudah tidak bisa dibeli. Hanya saja mereka tidak menolak bila diberi uang. Bahkan seorang pemilih bisa menerima pemberian dari banyak caleg sekaligus. Siapa yang dipilih? Bisa jadi justru yang tidak memberi amplop. Ada juga yang memilih caleg yang nominal uangnya paling besar. Atau yang dikenal.

Pera caleg sebenarnya sudah tahu, dari pengalaman pemilu sebelumnya, rata-rata yang memilih mereka hanya 30 persen dari jumlah amplop yang dibagi. Kalau bisa 50 persen atau lebih sudah dianggap prestasi. Misalnya membagi 10 ribu amplop, suara yang didapat hanya 3 ribu. Ke mana yang 7 ribu pemilih? Ada dua kemungkinan. Pemilihnya memilih sesuai hati nurani atau amplopnya tidak sampai ke pemilih.

Jadi, sudah menjadi rumus bagi sebagian caleg, bila menginginkan 5 ribu suara misalnya, harus membagi 15 ribu amplop. Ibarat telur, yang menetas hanya sepertiga. Atau ibarat menanam benih tanaman, yang tukul (tumbuh) tidak sampai 40 persen.

Dari berbagai pengalaman yang diutarakan para caleg, seorang tim sukses bisa maksimal bekerja bila hanya membawa 10 pemilih. Maksimal 15 orang. Yang diajak seputar tetangga, teman, dan saudara. Lebih dari itu sudah pasti banyak error-nya. Di lapangan, ada seorang tim sukses yang bisa membawa ratusan daftar pemilih. Yang seperti itu sangat rawan kebocoran.

Sudah tahu begitu mengapa para caleg masih bagi-bagi amplop? Perbincangan soal money politics yang begitu vulgar memang meneror para caleg. Sehingga yang tadinya bertekad tidak pakai ”sedekah politik” jadi terpengaruh. Panas. Emosi. Apalagi kalau dapat laporan dari anggota timsesnya bahwa setiap kali datang ke rumah warga, selalu ditanya soal uang. ’’Ono duite ora iki. Nek ora ono gak tak pilih.’’

Benarkah masyarakat kita sudah sangat transaksional? Sebenarnya tidak. Situasi seperti itu justru diciptakan dan ditradisikan oleh politikus itu sendiri. Dibumbui oleh tim sukses. Kalau pun warga menanyakan amplop, biasanya itu hanya abang-abange lambe (pemanis bibir). Sebab, kebiasaan selama ini, setiap timses datang melakukan sosialisasi dan pendataan, akan menjanjikan imabalan pada H-1. Kalau tidak ada amplopnya sebenarnya juga tidak apa-apa. Selama tidak dijanjikan. Mereka juga tetap mau memilih caleg yang tidak membagi uang.

Bagi sebagian besar masyarakat, urusan mencoblos dan money politic adalah hal yang berbeda. Tidak satu paket. Mereka tidak menolak diberi uang, tapi juga tak mau diarahkan memilih caleg tertentu. Meskipun sikap independen itu tidak ditunjukkan kepada si pemberi uang. Mereka tahu bahwa di bilik suara nanti memiliki kemerdekaan memilih.

Masing-masing memiliki standar dalam menentukan pilihan. Ada yang memilih karena mengenal calegnya. Ada yang karena dipengaruhi saudara maupun teman. Ada juga pemilih perempuan yang memilih karena sentimen sesama perempuan. Bervariasi. Uang, visi misi, dan ideologi tidak menjadi pertimbangan utama.

Tradisi money politics yag diciptakan sendiri oleh para politikus itu sungguh memprihatinkan. Sebenarnya, masyarakat kita sangat welcome dengan kehadiran caleg. Asalkan disapa, didatangi ke rumahnya, mereka akan mengapresiasi dengan tulus. Memang seorang caleg harus tetap punya modal untuk menggerakkan mesin politik. Apalagi kini kesempatan melakukan sosialisasi melalui media massa sangat dibatasi. Untuk Pemilu Legislatif 2019, kita hanya bisa berharap agar yang terpilih adalah caleg yang tidak membeli suara. Juga bukan caleg yang menyuap penyelenggara untuk memainkan penghitungan suara. (*/penulis adalah wartwan senior Jawa Pos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here