Dewan Usul Tutup jika Langgar Aturan dan Rugikan Warga

141

ARJOSARI – Kasak-kusuk masyarakat terkait polusi debu dan bising akibat kegiatan produksi PT Brantas Abipraya di Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Pacitan, terdengar hingga telinga dewan. Tidak main-main, kabar tersebut membuat komisi I dan Komisi IV DPRD Pacitan gerah.

Anggota Komisi I DPRD Heru Setyanto mengaku jika baru mendengar kabar protes warga tentang debu pabrik produksi, Sabtu (21/7). Itu pun melalui salah satu media. Kondisi tersebut membuatnya heran. Adanya keluhan polusi dari warga menurutnya menandakan adanya permasalahan dalam kegiatan atau aturan produksi PT Brantas Abipraya. Bahkan, pendirian awal pabrik. ”Makanya perlu dilakukan kroscek,” kata Heru.

Dia pun mengakui jika Komisi IV DPRD Pacitan belum tahu tentang permasalahan warga dengan PT Brantas Abipraya. Meski begitu, Heru bakal menyertakan komisi yang membidangi masalah limbah itu untuk melakukan kroscek. Komisi I meminta konfirmasi terkait aturan dan perizinan pabrik, sementara komisi IV terkait gangguan polusi. ”Kalau dari hasil kroscek dan konfirmasi ternyata menyalahi aturan, perlu dievaluasi, ” tegasnya.

Heru menyebut Pemkab Pacitan harus cawe-cawe dalam urusan tersebut. Salah satunya mengawasi kegiatan produksi pabrik. Baik dinas lingkungan hidup (DLH) maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan. Jika tidak sesuai aturan dan merugikan warga, opsi penutupun usaha pun bisa jadi keputusan yang terbaik. Terlebih jika warga merasa dirugikan. ”Kalau tidak menguntungkan, ngapain dipertahankan. Tutup saja,” katanya.

Jika setiap usaha di daerah memiliki anggaran corporate social responsibility (CSR), anggaran tersebut menjadi kontribusi kepada lingkungan sekitar usaha. Tidak hanya untuk ganti rugi, tapi juga membantu kegiatan warga sekitar. Bahkan, CSR disebutnya wajib. Selain itu, Heru mengungkap aksi protes yang dilakukan warga Desa Borang pun wajar karena Abipraya memiliki janji yang belum ditepati.

Sementara itu, Heru menyayangkan sikap warga. Pasalnya, keluhan gangguan polusi tersebut dibiarkan berlarut-larut. Padahal, pihaknya dengan senang hati menerima aspirasi dari masyarakat. Terlebih, permasalahan urgen seperti yang terjadi di Desa Borang dan Gembong. ”Kalau ada permasalahan sekecil apa pun, segera layangkan surat pengaduan ke dewan. Kami akan segera bantu,” ujarnya. (odi/c1/rif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here