Dewan Usul Bando Dibongkar

89

MADIUN – Penataan papan reklame bando tengah berlangsung. DPRD Kota Madiun merekomendasikan ke pemkot untuk menghentikan perpanjangan izin jenis papan iklan itu pada tahun ini. ‘’Karena sesuai Perda 44/2018 tentang penyelenggaraan reklame, papan iklan sejenis itu dianggap melanggar,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto kemarin (23/3).

Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madiun, saat ini ada delapan titik reklame bando yang izinnya menunggu habis. Mayoritas di antaranya adalah reklame berukuran besar dan menonjol. Kebanyakan tersebar di tengah kota dengan posisi melintang jalan.

Di Jalan dr Sutomo, misalnya. Sebuah reklame billboard bando besar berukuran 3×12 meter masih tegak berdiri. Dari hasil pengecekan data di badan pendapatan daerah (bapenda) reklame itu izinnya habis pada Maret 2019. Reklame sejenis itu juga masih berdiri di titik yang lain. Contohnya, di Jalan Kolonel Mahardi, Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Pahlawan.

Ngedi menjelaskan keberadaan reklame billboard bando itu dianggap sudah tidak sesuai dengan ketentuan Permen PU 20/2010 tentang pemanfaatan dan penggunakan bagian-bagian jalan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa tidak memperbolehkan papan reklame melintang di atas jalan. ’’Perlu dibongkar karena regulasi yang lebih tinggi mengamanatkan seperti itu,’’ ujar politikus PKB tersebut.

Ada sejumlah faktor yang mengharuskan papan reklame billboard bando jalan itu harus dibongkar. Antara lain dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena suatu saat bisa roboh. Di sisi lain, pemasangan reklame melintang di jalan itu dinilai dapat mempengaruhi pandangan pengguna jalan hingga menyebabkan hilangnya konsentrasi saat berkendara. ’’Rata-rata reklame itu habis pada Maret 2019,’’ ungkap Ngedi.

Lebih lanjut, Ngedi menambahkan sudah mengusulkan penataan reklame itu ke satpol pp dan bapenda. Diharapkan rekomendasi yang sudah diberikan oleh dewan dapat ditindaklanjuti. ’’Nanti bapenda akan melakukan evaluasi lebih dulu. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan penertiban bersama satpol pp,’’ terangnya.

Pihaknya tak menampik rencana pembongkaran reklame bando itu nantinya bakal mengurangi pendapatan dari sektor retribusi reklame. Hanya, menurut Ngedi, karena peraturan perundang-undangan di atasnya mengatur tentang pelarangan pemasangan reklame billboard bando jalan tentu aspek pendapatan harus dikesampingkan. ‘’Karena memang itu perintah aturan,’’ katanya.

Sebagai gantinya, lanjut dia, pemkot mesti menggali potensi pendapatan lainnya tentang reklame. Dengan begitu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut masih bisa terdongkrak. ‘’Masih banyak potensi pendapatan yang bisa digali. Tidak hanya sekadar (reklame) bando jalan,’’ ungkap Ngedi. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here