Dewan Terjunkan Tim Investigasi Telisik Pengelolaan Parkir Tepi Jalan

113

MADIUN – Persoalan pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Madiun bakal diurai. Kemarin (13/2) permasalahan yang saat ini melanda juru parkir (jukir) itu dikonkretkan dalam sebuah rapat terbatas oleh anggota DPRD Kota Madiun.

Salah satunya dengan membentuk tim sembilan yang seluruhnya beranggotakan para wakil rakyat. Tim tersebut diketuai langsung oleh Istono yang notabene ketua DPRD. Selanjutnya, tim bertugas melakukan pemetaan sekaligus menginvestigasi permasalahan yang muncul di lapangan. Caranya dengan mempelajari dokumen-dokumen yang telah disodorkan para jukir kepada anggota dewan. Serta dokumen lain yang menyangkut hasil kerja sama antara pemkot dengan PT Bumi Jati Mongal (BJM) dan perda tentang parkir. ’’Nanti akan dilihat juga action plan di lapangannya seperti apa. Praktiknya sudah sesuai atau belum dengan perda. Dan, itu nanti tim sembilan yang akan bekerja,’’ kata Istono kemarin (13/2).

Karena itu, dia berharap para jukir bersabar. Sembari menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh tim sembilan rampung, pihaknya mengimbau para jukir untuk tetap mengikuti prosedur. Seperti memberikan setoran yang sudah ditentukan oleh PT BJM. ’’Saya harap di saat kami berusaha mencari solusi, tidak ada keributan di masyarakat,’’ ujar politikus Partai Demokrat itu.

Apa ada agenda tim sembilan bakal memanggil pihak PT BJM? Istono menyatakan itu sudah masuk dalam rencana. Hanya, semua bakal dilakukan secara bertahap. Dimulai dari mengurai permasalahan di tingkat bawah, sebelum kemudian konklusi di pihak PT BJM. ’’Pasti (akan dipanggil PT BJM, Red). Agar dapat mencari titik terang atas masalah ini dan tidak ada pihak yang dirugikan,’’ ungkapnya.

Yang jelas, pembicaraan dengan PT BJM besar kemungkinan berkaitan dengan penerapan kebijakan setoran serta kontrak kerja sama pengelolaan parkir. Di hadapan para jukir, dia sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan kontrak kerja sama itu dilakukan penyempurnaan. Apabila pengaplikasiannya di lapangan terdapat ketidaksesuaian. ’’Jadi, masih ada ruang untuk melakukan penyempurnaan,’’ tutur Istono.

Karena, menurut dia, sangat tidak elok jika pihaknya bersama eksekutif menuntut pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir tinggi. Sementara, pada kenyataannya masyarakat justru terbebani. ‘’Sambil menunggu berproses, semampunya saja memberikan setoran,’’ pungkasnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here