Ponorogo

Dewan Terbelah Program Utangan

Mendukung sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Daerah

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pro-kontra program perbaikan infrastruktur yang dibiayai duit utangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masuk gedung DPRD Ponorogo. Para legislatif pun terbelah. Enam fraksi berkekuatan 37 kursi mendukung utang Rp 200 miliar itu. Sisanya menolak.

Salah satu yang mendukung adalah Fraksi PKB. Mereka menilai utang daerah ini solusi untuk memulihkan ekonomi daerah. Alasannya, pandemi Covid-19 memangkas signifikan anggaran belanja daerah. ‘’Apalagi bunganya nol persen. Jadi, tidak memberatkan kekuatan fiskal daerah,’’ kata Agus Dwi Prayitno, anggota FPKB.

Fraksi pemilik delapan kursi itu memandang program ini bebas politik. Utang yang diteken 22 September itu murni untuk pemulihan ekonomi daerah. ‘’Kami akan terus mengawal sampai tahap evaluasi untuk memastikan kemanfaatan betul-betul dirasakan rakyat,’’ ujar wakil ketua DPRD itu.

Fraksi Gerindra juga mendukung. Mereka menilai utang ini sulit dilewatkan karena pemerintah pusat memberi kesempatan daerah terdampak Covid-19. Sebab, jika diambil tahun depan, sudah berbunga. ‘’Ponorogo memenuhi syarat,’’ kata Anik Suharto, anggota Fraksi Gerindra.

Setali tiga uang, Fraksi Nasdem yang berkekuatan 11 kursi (plus Hanura) mendukung kebijakan ini. Mereka menyebut program ini bagian dari upaya pemerintah pusat memulihkan ekonomi karena pandemi Covid-19. ‘’Pemulihan ekonomi ini programnya presiden dan pemerintah pusat,’’ beber Sunarto, anggota Fraksi Nasdem.

Menurut dia, yang diuntungkan dari program ini seluruh masyarakat Bumi Reyog. Ketua DPRD Ponorogo ini mengklaim, saat pembahasan di badan anggaran (banggar), seluruh fraksi menyatakan setuju. (naz/c1/sat)

Menolak karena Berimplikasi Pelanggaran Hukum

MESKI kalah suara, dua fraksi yang hanya memiliki delapan kursi di DPRD Ponorogo menolak program utang daerah. Yakni, Fraksi PDIP dan Fraksi Amanat Persatuan (FAP), gabungan PAN dan PPP.

Sekretaris Fraksi PDIP Agung Priyanto mengatakan, pihaknya menolak dengan sejumlah alasan. Paling utama, pemkab tidak pernah mengomunikasikan rencananya kepada DPRD. Bahkan, tidak ada dalam nota rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP). ‘’Kami baru tahu di badan anggaran (banggar), saat membahas hasil evaluasi APBDP dari gubernur,’’ katanya.

Evaluasi digelar beberapa hari setelah utang diteken pemkab dan SMI. Menurut dia, pinjaman daerah merupakan kebijakan strategis yang perlu direncanakan matang. ‘’Kami tidak ingin kebijakan ini memberatkan daerah lima tahun ke depan,’’ ujarnya.

Sebab, setiap tahun harus mengangsur Rp 40 miliar selama lima tahun. Sehingga, harus dicari potensi pendapatan baru untuk bayar angsuran. Jika tidak, anggaran belanja daerah harus dipangkas saban tahun.

Akibatnya, akan ada ratusan titik infrastruktur jadi korban. Contoh, anggaran infrastruktur kecil senilai Rp 100 juta per proyek. ‘’Jika harus dipangkas Rp 40 miliar per tahun untuk bayar utang, berarti akan ada 400 proyek harus dikorbankan,’’ beber Agung.

Sama persis dengan Fraksi PDIP, FAP juga menyebut nihil komunikasi pemkab dengan DPRD. Sebaliknya, disampaikan setelah utang diteken. ‘’Kami khawatir akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. Apalagi, terkait penanganan Covid-19 yang ancaman hukumnya lebih tegas,’’ kata Ketua FAP Burhanudin.

Pihaknya tetap berkomitmen menolak utang daerah ini. Dia berharap, Plt Bupati Ponorogo Soedjarno menimbang penundaan utang. ‘’Masih mungkin ditunda. Informasinya, proses pencairan juga belum klir. Setidaknya setelah pilkada. Karena utang ini juga melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada,’’ tuturnya. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close